DPRD Sumbar Terima Kunjungan Studi Komparatif DPRD Pasaman Barat

DPRD Pasaman Barat berfoto bersama Sekretariat DPRD Sumbar saat kunjungan studi komparatif, Rabu (26/6) di gedung DPRD Sumbar-ist

PADANG – Berkonsultasi tentang pengoptimalan fungsi pengawasan terhadap BUMD, Komisi II DPRD Pasaman Barat studi komparatif ke DPRD Sumbar, Rabu (26/6).

Kedatangan mereka disambut Kepala Bagian (Kabag) Persidangan dan Perundang-undangan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat, Zardi Syahrir didampingi Kasubag Protokol dan Kehumasan Darul Idris.

Ketua komisi II DPRD Pasaman Barat, Erianto menyebutkan, keberadaan BUMD bertujuan untuk memberikan kontribusi positif terhadap daerah dan menumbuhkan perekonomian masyarakat Pasaman Barat. Selain berkontribusi terhadap PAD, juga dapat membuka lapangan usaha.

“Kita mendorong pemerintah setempat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dari BUMDagar pembangunan dapat ditingkatkan,” kata Erianto.

Namun demikian, lanjut Erianto, masih ada BUMD yang belum maksimal memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah. Perusahaan Daerah Air Minum atau PDAM setempat misalnya, telah berjalan sesuai yang diharapkan, namun belum memberikan kontribusi terhadap peningkatan PAD.

“Untuk itu kami berkunjung ke DPRD Sumbar untuk mendapatkan pencerahan agar fungsi pengawasan terhadap BUMD dapat lebih maksimal,” ujar Erianto.

Sementara itu, Kabag Persidangan dan Perundang Undangan Sekretariat DPRD Sumatera Barat, Zardi mengatakan, pihaknya mengapresiasi kedatangan pimpinan dan anggota Komisi II DPRD Kabupaten Pasaman Barat.

Studi komparatif tersebut dinilai sangat penting selain mempererat silaturahim sekaligus bertukar informasi tentang pembangunan.

“Kita ucapkan terima kasih dan apresiasi terhadap rombongan komisi II DPRR Pasaman Barat telah berkunjung ke DPRD Sumbar. Kita akan selalu terbuka akan informasi yang bermanfaat untuk masyarakat,” ujar Zardi.

Ia mengatakan perihal pengawasan BUMD selalu dilakukan DPRD secara kelembagaan. Namun leading sektor pengawasan terdapat di Komisi III bidang keuangan.

Pengawasan terhadap BUMD selalu masuk dalam semua rapat kerja dengan organisasi perangkat Daerah (OPD) terkait.

Selain juga masuk dalam evaluasi terkait pembahasan pertanggungjawaban APBD, penyusunan APBD dan rapat kerja lainnya.

“Sama seperti Pasaman Barat, DPRD Sumbar juga menekankan tentang pentingnya mengoptimalkan sumbangsih BUMD terhadap pendapatan daerah sehingga semakin banyak kegiatan pembangunan yang bisa didanai,” katanya. (w)