PADANG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) menggelar rapat paripurna, dengan agenda Penyampaian Nota Pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah Sumbar tahun anggaran 2023, Senin (25/3).
Rapat Paripurna tersebut dipimpin Wakil Ketua DPRD Sumbar, Irsyad Safar didampingi Wakil Ketua Suwirpen Suib dan Sekretaris DPRD Sumbar Raflis. Sementara dari pihak Pemprov Sumbar dihadiri Wagub Audy Joinaldy.
Irsyad Safar menyampaikan bahwa sesuai ketentuan pasal 69 ayat (1) dan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah, dinyatakan bahwa kepala daerah mempunyai kewajiban untuk menyampaikan LKPj kepada DPRD.
“Hal tersebut juga diatur secara khusus dalam Pasal 19 pada ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019, tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Dalam aturan itu disampaikan bahwa LKPj Akhir Tahun Anggaran wajib disampaikan kepada DPRD paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir,” ujar Irsyad.
Irsyad mengatakan, LKPJ Kepala Daerah Sumbar Tahun 2023, merupakan LKPJ ketiga Gubernur Sumatera Barat masa jabatan Tahun 2021-2024. Ini juga merupakan pelaksanaan dari RPJMD Sumbar Tahun 2021-2026.
“Dengan demikian hanya tinggal satu LKPJ lagi yang akan disampaikan Gubernur kepada DPRD, yaitu LKPJ Tahun 2024. LKPJ itu ekaligus berfungsi sebagai LKPJ akhir masa jabatan,” kata Irsyad.
Kemudian lanjut Irsyad, DPRD sebagai institusi yang melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, perlu melihat secara lebih tajam LKPJ Tahun 2023 ini.
Mesti diperhatikan sudah sampai sejauhmana capaian kinerja Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sampai pada tahun 2023. Selain juga apa permasalahan yang dihadapi dan bagaimana solusi yang diambil untuk penyelesaiaan permasalahan tersebut.
“Capaian kinerja tersebut, tidak hanya dilihat dari realisasi anggaran dan capaian target dalam bentuk angka-angka statistik saja. Namun juga perlu dilihat bagaimana kondisi rill di tengah-tengah masyarakat serta dampak pelaksanaan kegiatan tersebut terhadap daerah dan masyarakat,” ujar Irsyad.
Sementara itu, Wakil Gubernur Sumbar, Audy Joinaldy mengatakan pelaksanaan pembangunan Sumbar sepanjang Tahun 2023, pada hakikatnya merupakan hasil kinerja kita bersama, yakni Pemerintah Daerah dengan DPRD Sumbar selain juga Forum Pimpinan Daerah, Organisasi Kemasyarakatan, Lembaga Profesi, Perguruan Tinggi, Tokoh-tokoh Agama, Insan Pers, dan seluruh lapisan masyarakat Sumbar.
“Oleh karenanya, izinkanlah kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya, kepada Pimpinan dan segenap Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat serta seluruh Stakeholders lainnya atas dukungan dan kerjasamanya selama ini. Sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan daerah tahun 2023 dapat berjalan dengan baik sebagaimana mestinya,” kata Audy.
Ia mengatakan LKPJ ini disusun secara sistematis sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Pemerintah, yang terbagi atas lima bagian. Bagian pertama diisi dengan pendahuluan dimana memuat dasar hukum dan visi-misi.
Sementara pada bagian jedua berisi data umum daerah seperti kondisi demografi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), ketenagakerjaan dan pertumbuhan ekonomi Sumbar. Selanjutnya di Bagian ketiga sampai bagian ke lima akan menguraikan inti dari keterangan pertanggungjawaban.
“Harapan kami, LKPJ Kepala Daerah ini, dapat menjadi bahan bagi DPRD Sumbar dalam memberikan saran, masukan dan rekomendasi serta catatan-catatan untuk penyempurnaan dan perbaikan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah ke depan,” harap Audy.(W)
