PADANG-Dukungan masyarakat terhadap pembangunan jalan tol Padang-Pekanbaru I semakin besar. Hal ini terlihat dari pertemuan warga di Kanagarian Parit Malintang, Kabupaten Padangpariaman dengan tim BPN dan Kementerian PUPR, beberapa waktu lalu.
Melalui pertemuan tersebut, warga yang hadir setuju untuk dilakukan pengukuran, indentifikasi dan inventarisasi lahan, Senin, (29/6).
Bentuk respon positif masyarakat tersebut, juga terungkap dari hasil pengamatan yang dilakukan oleh Universitas Andalas (Unand), di lapangan. Seperti diungkapkan oleh Akademisi dari Unand, Ilham Aldelano Azre.
“Sekitar 77 persen masyarakat menerima pembangunan jalan tol. Dengan dukungan yang cukup besar ini, jangan sampai masyarakat terlanjur menerima informasi sepihak, yang mempengaruhi kepercayaan terhadap pemerintah,” ungkap Dosen Fisip Unand, Azre, saat dialog bertema Persepsi Masyarakat Terkait Pembangunan Jalan Tol Padang-Pekanbaru, Selasa (30/6) di Padang TV.
Azre mengungkapkan, sebenarnya, masyarakat sudah tahu adanya pembangunan jalan tol ini dari berbagai sumber. Namun, informasi yang diserap tidak lengkap. Padahal dengan memaksimalkan sosialisasi informasi, jelas akan membantu masyarakat menyelesaikan masalah yang dihadapinya.
Apalagi masyarakat selalu ingin mendapatkan informasi yang cepat terkait kejelasan, kepastian, kesesuaian, dan solusi tentang ganti rugi pembebasan lahan masyarakat yang terkena pembangunan jalan tol tersebut. Dalam sosialisasi yang dilakukan, informasi yang diberikan harus dapat menjelaskan semua itu.
Fase sosialisasi dan komunikasi dalam proses pembebasan lahan pembangunan jalan tol Padang-Pekanbaru I, sangat menentukan. Azre menegaskan, jangan sampai muncul persepsi di tengah masyarakat jalan tol yang dibangun tidak mendatangkan manfaat bagi kehidupan mereka.
Ini harus dijelaskan pemerintah melalui sosialisasi dan komunikasi yang dilaksanakan. Selain itu, penjelasan lain yang perlu disampaikan, terkait kepastian harga serta, tanah masyarakat yang terpakai harus dapat memberikan manfaat secara ekonomi.
“Masyarakat akan bertanya bagaimana nasib anak cucu kami jika tanah kami ini diserahkan. Dengan adanya investor jalan tol ini nanti, juga harus memiliki kepedulian kepada masyarakat, seperti memberikan beasiswa kepada anak-anak yang tanahnya terpakai. Artinya di fase awal pembangunan jalan tol ini harus mampu melihat jauh ke depan,” harap Azre.
Azre berharap, jangan sampai proses pembebasan lahan jalan tol ini memakan waktu yang cukup lama. “Nanti bisa “masuk angin” dan mengundang orang “bermain” dalam proses pembebasan lahan. Bagi masyarakat, harus ada stimulus dari tanah yang dibebaskan. Jalan tol dibangun, masyarakat harus bisa merasakan manfaatnya,” harapnya.
Pembangunan jalan tol menurutnya, cara menguji komitmen pemerintah dan stakeholder. Jalan tol inilah fase pembangunan peradaban berikutnya. Karena itu BPN dan Kementerian PUPR harus melakukan sosialisasi secara massif.
Sementara itu, terpisah, pendekatan persuasive juga dilakukan Tim Hutama Karya Infrastruktur (HKI), sebagai kontraktor pelaksana pembangunan jalan tol Padang-Pekanbaru I Seksi Ruas Padang-Sicincin. Pendekatan yang dilakukan membuahkan hasil dukungan masyarakat. Hal ini terlihat dari kesediaan masyarakat yang mau menyewakan lahan untuk percepatan pembangunan jalan tol di kawasan Parit Malintang Kabupaten Padangpariaman.
