PADANG,- Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) Sumbar tahun 2023 yang anjlok ke ranking 34 dari 38 Propinsi dengan nilai 66 padahal tahun 2022 ranking 9 dengan nilai 89 menghadirkan keprihatinan dunia Pers Sumbar, terutama Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sumbar.
PWI yang diketuai Widya Navies menggelar Forum Group Discussion (FGD) yang bertajuk Diskusi Kacang Abuih di kantor PWI Sumbar jalan Bagindo Azischan Padang sore (24/12) hari ini.
Dihadirkan nara sumber ahli Pers Dr. Basril Basyar, Kabid Humas Polda Sumbar Kombes Pol.Dwi Sulistiyawan, Wartawan Senior Hasril Chaniago, Informan Ahli Kabid Informasi Diskominfotik Indra Sukma, Informan Ahli dari Aliansi Jurnalis Independen Hendra Makmur dan Aidil Ikhkas.
Diskusi dipandu oleh Emil Mahmud, Sekretaris DKP PWI Sumbar. Emil menyebut ini Diskusi Kacang Abuih, karena para peserta di suguhi “menu ” Kacang Abuih. “Kita bincang bincang ringanlah sambil mengulat kacang abuih ” kata Emil.
Para pembicara terutama para ahli pers kelihatannya sepakat, bahwa penyebab rendahnya IKP Sumbar itu memang disebarkan oleh adanya tindakan tindakan yang menciderai pers. Hasril Chaniago misalnya menyebutkan catatannya bahwa setidaknya beberapa kasus yang siginifikan penyebab rendahnya IKP ini. Chaniago menyebut kasus pengusiran wartawan saat pelantikan Wawako Padang, pengusiran masyarakat dari Masjid Raya dan kasus demo Pasaman Barat. Selain ketertutupan Baznas juga disebut Hasril Chaniago.”Baznas cenderung jadi alat politik kepala daera, ini harus dibuka secara transparan” kata Hasril.
Aidil Ikhkas dari AJI ungkapkan ada lima kasus yang menciderai Jurnalis Sumbar. Pada tahun 2023 saja kata Aidil, ada lima kasus yang menciderai dunia wartawan dalam cacatan AJI. Selain itu ada pernyataan hoaks dari Gubernur soal berita, Informasi sulit ditembus selama 2023.
Aidil juga menyampaikan politik, secara internal juga masalah. “Marketing dan wartawan campur aduk, itu tidak dibenarkan dalam jurnalistik, gaji wartawan yang tak memadai, selain itu kapasitas wartawan yang disana ratakan oleh pemerintah. “Perlakuan pukul rata rata dari pemerintah yang terkait kerjasama juga mempengaruhi ” katanya.
Kabid Humas Polda Sumbar Pol Dwi Sulistyawan yang menjadi pembicara ke lima mengakui bahwa hal hal yang diluar kemauan pihak keamanan. “Terutama dalam kasus kasus demo, memang ada kasus perlakukan yang pas kepada rekan wartawan ” katanya.
Namun pihak Polda kata Dwi tetap melakukan evaluasi dalam hubungan tugas kepolisian dengan pers. Disisi lain, Dwi juga meminta kepada pers untuk menjaga keseimbangan dalam menyajikan informasi. Namun Polda Sumbar menghargai tugas pers daerah ini.
“Mohon kerjasamanya, nanti akhir tahun Polda akan memberikan penghargaan untuk 3 media elektronik dan 3 media cetak” katanya.
Sebelumnya Kabid Humas Polda Sumbar telah memberikan keterangan ringkas Kabid Humas Diskominfotik Pemda Sumbar Indra Kusuma. “Hubungan Pers Sumbar dengan Pemprov Sumbar baik baik saja, mudah mudahan tahun depan IKP kita bisa naik kembali” katanya (MK).
