PADANG – Puluhan masyarakat yang tergabung dalam Forum Masyarakat Minangkabau (FMM) mendatangi gedung DPRD Sumbar, Selasa sore (19/9). Mereka mendesak pemerintah segera menyelesaikan konflik agraria di pulau Rempang, Batam dan di Air Bangis Pasaman Barat, Sumbar.
Juru bicara FMM, Ibnu Aqil Ghani mengatakan Presiden Joko Widodo mesti segera menyelesaikan sengketa yang terjadi di pulau Rempang Batam dan membatalkan rencana proyek strategis nasional di sana.
Selain itu FMM juga mendesak Presiden meminta maaf kepada seluruh masyarakat melayu atas terjadinya konflik yanbanyak memakan korban tersebut.
“Masyarakat Kampung Melayu Tua Rempang Batam adalah penduduk sah asli pribumi Indonesia yang keberadaannya tidak boleh diusik apalagi diusir dari negeri sendiri,” kata Ibnu Aqil.
Dalam kesempatan itu FMM juga meminta Pemerintah Sumbar untuk bersikap pro rakyat dalam menyelesaikan konflik agraria di Air Bangis, Pasaman Barat.
“Pemprov Sumbar haruslah menjaga batas-batas tanah ulayat dan hak-hak masyarakat adat. Kita berharap insiden yang terjadi di Rempang Batam tidak terjadi Air Bangis,” harapnya.
Wakil ketua DPRD Sumbar, Irsyad Safar yang menerima kedatangan rombongan FMM tersebut menyampaikan, terkait konflik agraria yang terjadi di Rempang Batam tidak termasuk dalam lingkup kewenangan kerja DPRD Sumbar.
“Untuk kejadian di Rempang Batam, memang tidak menjadi kewenangan DPRD Sumbar. Namun aspirasi masyarakat wajib tetap kami tampung dan teruskan ke pemerintah pusat,” jelas Irsyad.
Terkait konflik di Air Bangis, Irsyad mengatakan DPRD bersama Pemprov Sumbar sudah membuat kesepakatan sebagai langkah penanggulangan. Diantaranya membuat forum rapat bersama membahas sengketa lahan yang terjadi di Air Bangis.Pada forum ini terus dicarikan solusi, pengawasan dan evaluasi terkait penyelesaian konflik tersebut.
“Mudah-mudahan saja konflik yang terjadi di Rempang Batam tidak sampai terjadi di Air Bangis, maka dari itu perlu kita antisipasi agar tidak terjadi hal yang sama,” ujar Irsyad.(w)
