PADANG – Workshop Keterbukaan Informasi Publik (WKIP) untuk badan publik pemerintahan nagari gelaran Forum Jurnalis Keterbukaan Informasi Publik (FJKIP) Sumbar semakin dekat. Salah satu output WKIP itu adalah satu integrasi platfrom website keterbukaan informasi nagari bernama Sisitem Informasi Nagari (SINar).
Untuk mempertajam tool dari WKIP, panitia melakukan pra workshop, terutaam soal Aplikasi SINar. Selasa 16/2 pengide SINar yang Anggota DPRD Sumbar HM Nurnas berkolaborasi dengan Ahli Teknologi Informatika Politeknik Negeri Padang Yuhefizar atau Efi Lintau.
“UU 6 tentang Desa itu tujuannya sangat mulia yaitu membangun Indonesia dari pinggir dengan prinsip keterbukaan sehingga itu sejak 2015 sudah ratusan triliunan rupiah uang negara digelontorkan, baik untuk infrastruktur maupun pemberdayaan masyarakat di seluruh desa atau nagari namanya di Sumbar,” ujar HM Nurnas, Selasa sore di ruang pertemuan Komisi Informasi Sumbar.
Memurut HM Nurnas prinsip keterbukaan informasi publik adalah bermula dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi semua program dan kegiatan dibiayai oleh APBD atau APBN.
“Adanya aplikasi SINar melegacy pengelolaan dana desa bisa dipelototin masyarakat, tujuannya jangan jadikan dana desa sebagai pembelajaran korupsi dari desa,” ujar HM Nurnas.
Selain itu HM Nurnas menegaskan, SINar tidak sekedar transparansi pengelolaan dana desa tok. “Tapi memadupadankan semua hal, mulai pelayanan masyarakat desa hingga pengelolaan informasi publik di pemerintahan nagari juga menjadi bank data kependudukan yang terintegrasi menuju Satu Data Sumbar. Data menjadi basis pengambilan keputusan di nagari,” ujar Nurnas.
Sementara itu Efi Lintau mengatakan pembuatan sistem harus ada satu pemahaman mulai pemerintahan nagari hingga stakeholder se Sumbar.
“Saya merasa terbantu kalau ada back-up dari Pak HM Nurnas, karena selama ini saat merintis Nagari Cyber dulu, saya selalu terkendala SDM yang mengelolanya. Tapi adanya SINar ini tentu akan memberi solusi terhadap kendala tersebut,” ujar Efi Lintau.
Ketua Panitia Workshop Keterbukaan Informasi Publik Isa Kurniawan mengatakan pelaksanaan workshop tidak workshop asalan. “Karena saat workshop ada interaksi dan peserta tidak mencawan. karena ada penilaian dari pemateri sehingga sertifikat punya bobot kompetensi sebagai pengelola informasi publik,” ujar Isa. (*)
