“Apa upaya–upaya yang akan dilakukan pemprov dan sejauh mana OPD-OPD yang realisasinya kurang dari target mampu menyelesaikan program kegiatannya dengan maksimal?” tanyanya.
Fraksi PKS juga berpendapat, untuk memaksimalkan pendapatan daerah selain harus memaksimalkan sektor-sektor pendapatan daerah, pemerintahan Sumbar juga mesti terus melakukan komunikasi dengan pemerintah pusat. Terutama terkait dana transfer.
Kemudian, Fraksi Golkar melihat ada kondisi tidak linearnya kenaikan pendapatan dengan belanja, dimana pendapatan naik sedangkan belanja turun.
“Tetapi kalau kita selami lebih dalam maka akan terlihat penyebab utamanya adalah prediksi penerimaan pembiayaan yang bersumber dari SILPA tahun 2022 yang tidak akurat pada penyusunan APBD awal,” ujar Juru Bicara Fraksi Golkar, Hardinalis Kobal.
Pada penyusunan APBD awal, diprediksi Silpa tahun 2022 sebesar Rp350 miliar. Tetapi setelah diaudit oleh BPK RI ternyata SILPA hanya sebesar Rp289,27 miliar. Jadi ada selisih sebesar Rp60,72 miliar.
“Karena selisihnya cukup besar, maka kami dari Fraksi Partai Golkar menyarankan kepada TAPD kedepannya hal ini jangan terulang lagi, lakukanlah pembahasan oleh TAPD bersama seluruh SKPD dalam memprediksi SILPA. Karena yang lebih tahu berapa akan terjadi SILPA adalah SKPD masing-masing. Jadi kita tidak pusing dalam mencari sumber dana untuk menutupi kebutuhan belanja daerah,” paparnya.
Fraksi Golkar juga menyarankan agar TAPD untuk melakukan realokasi anggaran antar OPD sepanjang tidak bertentangan dengan RKPD perubahan tahun 2023 dan KUA/PPAS perubahan yang telah disepakati.
“Bagi SKPD yang telah naik bendera putih untuk tidak bisa menyelesaikan kegiatan sampai akhir tahun anggaran tidak perlu dipaksakan untuk dapat menyelesaikan kegiatan, lakukan saja realokasi anggaran antar SKPD , sehingga SILPA semakin dapat ditekan,” paparnya lagi.
Fraksi Golkar juga berpendapat tentang belanja modal. Pada ranperda perubahan APBD, belanja modal mengalami kenaikan sebesar Rp17,768 miliar. Sehingga belanja modal pada ranperda Perubahan APBD menjadi sebesar Rp1,055 triliun.
Ia menambahkan, pada laporan semester pertama APBD tahun anggaran 2023 realisasi belanja modal baru terealisasi sebesar 15,93 persen. Sementara, jumlah hari pelaksanaan kegiatan setelah perubahan APBD tahun anggaran 2023 ini cuma tinggal 60 hari kalender.
“Pertanyaannya apa strategi yang akan dilakukan oleh TAPD bersama dengan OPD terkait untuk dapat merealisasikan belanja modal tersebut sampai akhir tahun anggaran?” ujarnya.
