Kemudian Fraksi Demokrat, salah satunya menyoroti pendapatan transfer. Ketua Fraksi Demokrat, Ali Tanjung mengatakan pendapatan transfer yang diperkirakan sebesar Rp3,41 triliun rupiah atau ditargetkan sama dengan target APBD awal.
“Hal ini harus diupayakan agar kita bisa mendapatkan kenaikan atau tambahan dana transfer dari pusat dibanding tahun sebelumnya dan untuk tahun yang akan datang,” paparnya.
Ali Tanjung mengatakan, pemerintah harus bisa mengoptimalkannya karena akan sangat berpengaruh pada kemampuan keuangan daerah. Maka diperlukan adanya formulasi yang baik agar ketergantungan tersebut diImbangi dengan peningkatan pendapatan asli daerah.
“Kami dari Fraksi Demokrat juga meminta penjelasan terhadap belanja transfer yang mengalami penurunan yang mana direncanakan sebesar Rp1,08 triliun rupiah, turun 4,43 persen atau sebesar Rp50,14 miliar dari APBD awal sebesar Rp1,13 triliun,” katanya.
Fraksi Demokrat juga meminta pemerintah untuk mengkaji ulang serta mencari jalan keluar dari permasalahan pengaturan dan sistem yang bisa mengganggu peningkatan pendapatan daerah. Diantaranya seperti belum optimalnya koordinasi stakeholder dalam pengelolaan pendapatan daerah dan masih rendahnya kepatuhan dan kesadaran wajib pajak dan retribusi yang relatif rendah. Selain itu juga terkait belum optimalnya penegakkan hukum serta belum optimalnya kualitas sumber daya aparatur.
Lalu, Fraksi Demokrat juga meminta penjelasan tentang prioritas pembangunan daerah yaitu pemulihan ekonomi. Hal ini mengingat sektor ekonomi dan lapangan usaha di Sumbar juga masih terdampak akibat dari pandemi sampai pasca pandemi covid -19 yang mengakibatkan laju pertumbuhan ekonomi Sumbar mengalami perlambatan dibanding pada tahun sebelumnya.
“Kondisi tersebut tentunya secara langsung akan menimbulkan perlambatan pada pencapaian target kinerja pendapatan daerah khususnya PAD di tahun berjalan. begitu juga halnya penurunan angka kemiskinan serta tingkat pengangguran terbuka. Bagaimana strategi dari pemerintah untuk menyelesaikan persoalan tersebut?” tanyanya.
Lalu, Fraksi Gerindra meminta pemerintah provinsi melakukan rasionalisasi terkait belanja yang diajukan semua OPD untuk kebutuhan sampai dengan akhir Desember 2023. Pemprov juga diminta memastikan tidak terjadi belanja Dinas yang dipaksakan untuk dihabiskan atau akan terjadi SILPA yang besar pada akhir tahun Anggaran.
“Besarnya Silpa tentu akan menyebabkan terjadinya perlambatan pertumbuhan ekonomi daerah karena APBD masih menjadi pendorong utama perekonomian daerah,” ujar Ketua Fraksi Gerindra, Hidayat.
Fraksi Gerindra juga meminta TAPD untuk memastikan bahwa semua Pokir Anggota DPRD yang sudah masuk dalam APBD tahun 2023 bisa dilaksanakan. Pokir yang belum sempat terlaksana mesti dilaksanakan pada Perubahan APBD Tahun 2023.
“Kami juga meminta Saudara Gubernur/TAPD mengakomodir semua rekomendasi yang disampaikan setiap komisi-komisi di DPRD,” lanjutnya.
