Padang – Fraksi-Fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) menyampaikan pandangan umum tentang rancangan APBD Perubahan Tahun 2024 dalam rapat paripurna, Kamis (1/8) di gedung dewan setempat.
Wakil Ketua DPRD Sumbar, Irsyad Safar saat memimpin rapat paripurna tersebut mengatakan dari rancangan perubahan APBD yang disampaikan gubernur pada DPRD, secara umum telah sesuai dengan Perubahan KUA dan PPAS Tahun 2024 yang telah disepakati, yakni proyeksi pendapatan sebesar Rp6,8 triliun dan belanja daerah Rp7,03 triliun.
“Namun perlu kita cermati, bahwa proyeksi pendapatan dan alokasi belanja yang diusulkan dalam Ranperda Perubahan APBD Tahun 2024 masih bersifat tentatif dan perlu didalami kembali dalam pembahasan nanti,” ujar Irsyad.
Ia mengatakan, sesuai dengan tahapan pembahasan, terkait penyusunan APBD perubahan, Fraksi-Fraksi menyampaikan pandangan umum yang berisikan pandangan, tanggapan, masukan dan saran.
Juru Fraksi Gerindra, Mario Syahjohan mengatakan pendapatan Daerah dalam APBD Perubahan mengalami peningkatan sebesar 4,42 persen dari APBD awal sebesar RP 6,586 Triliun menjadi Rp 6,877 Triliun.
“Namun bagi Fraksi Gerindra, angka ini masih kalah jauh dan belum sesuai target yang telah dituangkan dalam RPJMD, dimana angkanya pada tahun 2024 dituliskan diatas Rp 7 Triliun rupiah,” ujar Mario.
Fraksi Gerindra juga menyuarakan pentingnya pemanfaatan asset-asset idle sebagai salah satu sumber pendapatan. Fraksi ini meminta penjelasan pemprov Sumbar terkait dengan capaian pendapatan daerah dari sisi pemanfaatan asset idle ini, baik dari sisi asset untuk disewakan ataupun untuk retribusi.
“Dalam RPJMD disebutkan bahwa tahun 2024 ini, proyeksi peningkatan PAD dari asset idle ini adalah Rp 5,4 Miliar dari asset yang memiliki potensi untuk disewakan/KSP, dan Rp 1,4 Miliar lebih dari retribusi,” ujarnya.
Juru bicara Fraksi PKS, Nurfirmanwansyah menyampaikan, ditinjau dari kondisi umum pendapatan daerah pada semester I ini terlihat cukup signifikan. Progres capaian pendapatan daerah, baik dari PAD yang baru terealisasi sebesar 43,2 persen, pendapatan transfer, 48,48 persen untuk Pendapatan lain-lain daerah yang sah 2,95 persen.
“Kami menilai perlu Langkah pemprov dalam memenuhi target realisasi pendapatan di semester II ini,” ujar Nurfirmanwansyah.
Fraksi PKS juga mendorong agar program-program yang menjadi urusan pelayanan dasar, non pelayanan dasar agar dapat dilaksanakan seoptimal mungkin. Terutama fokus kepada renovasi fasilitas umum yang terdampak bencana walaupun semenjak 11 Mei 2024 kemacetan di jalan Padang lua.
Kemudian, lanjutnya, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sudah mencapai realisasi 97 persen. Fraksi PKS menilai angkanya dapat dapat ditingkatkan karena penerimaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan ini adalah laba dari penyertaan modal kepada BUMD-BUMD yang dimiliki pemprov.
