Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah : Pasaman Barat Tersubur di Indonesia

FOTO BERSAMA - Baris depan dari kiri: Ketua Umum IKPB Jakarta Raya, Drs. H. Gontam Yusuf MM, Perwakilan Pemprov DKI Jakarta, Marulitua, Gubernur Sumatera Barat, H. Mahyeldi Ansharullah S.P (baju orange), Bupati Pasbar H. Hamsuardi, S.Ag (batik ungu), Anggota Banggar DPR-RI/Ketua Dewan Pembina IKPB Jaya, Charles Meikiansyah S.Sos. MI.Kom (batik biru), Sekum IKPB, Khairunas SHI. MM, Kabid Agama IKPB, Dr. Ridho dan tokoh Pasbar di Jakarta, H.Koesnadi.

Gubernur Sumbar itu mengaku memperjuangkan UU bagi hasil perkebunan sawit yang ada di Pasbar hingga disahkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

“Otomatis daerah Air Bangis akan menjadi salah satu menara perkembangan pertumbuhan yang akan lebih baik lagi. Insyaallah,” harapnya.

Ia mengatakan, Teluk Tapang sudah mulai mengekspor bijih besi. Otomatis ini juga akan bermanfaat untuk masyarakat Pasbar.

“Memang kita memperhatikan daerah perbatasan karena selama ini jarang perhatian, sementara itu strategis, mohon doa. Ketika Pak Jokowi meminta Pemprov tolong bawa air dan tanah, maka tanahnya saya bawa dari Pasbar,” puji Mahyeldi.

Karena memang setelah diteliti tanah di Pasbar paling subur di Indonesia, makanya sawitnya itu subur. “Mudah-mudahan kesuburan seperti ini dengan program Pak Bupati memperkuat spiritual masyarakat, maka keberkahan akan diturunkan oleh Allah,” harap Mahyeldi.

Potensi perantau

 

Charles Meikiansyah
(Anggota DPR-RI)

Di sisi lain gubernur menyebutkan, potensi perantau asal Sumatera Barat, termasuk dari Pasaman Barat luar biasa. Di Sumbar, Rp2.5 triliun uang beredar yang berasal dari perantau.

Kata Gubernur 1,5 juta orang perantau pulang mudik ke kampung halaman di Sumbar selama lebaran kemarin. Mereka rata-rata berwisata menghabiskan kurang lebih Rp1 juta saat berwisata perhari.

Lebih lanjut Mahyeldi mengatakan, kekuatan dan sinergi perlu dibangun terus. Ia mengimbau IKPB harus maju terus membangun sinergi dengan Pemda Pasbar.

Menyinggung kekompakan ini, setiap elemen di Sumbar harus kompak. Kepala dinas harus turun ke lapangan, tidak boleh di kantor saja.