Menurut Gubernur Mahyeldi, pada tahun 2019, Indikator Pemetaan Potensi Zakat (IPPZ) yang telah dilakukan secara Nasional di 34 Provinsi di seluruh Indonesia dan diperoleh data potensi zakat Indonesia senilai Rp.233,8 triliun atau setara dengan 1,72% dari PDB tahun 2018 yang senilai Rp. 13.588,8 triliun.
Berdasarkan data tersebut dapat dilihat optimalisasi pengelolaan zakat dapat menjadi salah satu opsi yang sangat strategis dalam percepatan pengentasan kemiskinan di tingkat daerah maupun di tingkat nasional.
Opsi ini hanya akan berhasil dilaksanakan apabila pemerintah mampu berkolaborasi dengan Baznas baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah dalam menciptakan program-program strategis dalam pengentasan kemiskinan.
Selain itu, Gubernur Mahyeldi juga menyampaikan permasalahan terkait pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), memang ada beberapa daerah di Sumbar yang tidak mengusulkan penerimaan P3K, padahal daerah tersebut perlu, karena kekurangan pegawai.
“Kenapa, karena keterbatasan anggaran daerahnya, namun kami sangat berharap biaya P3K dibebankan pada anggaran pusat,” tutur Mahyeldi.
Permasalahan kebijakan P3K di daerah juga menjadi isu yang harus diselesaikan bersama. Kebijakan P3K saat ini sebagai implikasi dari penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018
Gubernur Mahyeldi berharap dengan hadirnya Sekjen Kementerian Dalam Negeri, Bapak Dr. H. Suhajar Diantoro, M.Si dapat memberikan solusi permasahan P3K ini.
“Kita ingin agar pembiayaan terkait penggajian tenaga P3K bisa ditanggulangi oleh pusat, karena keterbatasan anggaran didaerah,” pintanya.
Oleh karena itu melalui forum ini sangat besar harapan kami kiranya dapat menghasilkan kesepakatan yang mampu menjawab isu-isu strategis saat ini.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Dr. H. Suhajar Diantoro, M.Si menjelaskan tingkat kemiskinan ekstrem di Indonesia masih tinggi dari data tahun 2021.
Mengenai tingkat kemiskinan ekstrem perlu mendapat perhatian khusus pemerintah. Suhajar menjelaskan, fakta masih ada ratusan ribu warga yang alami kemiskinan ekstrem sangat penting untuk dicermati.
