LUBUK BASUNG – Agam menjadi salah satu kawasan pertanian terluas di Sumbar. Namun, hal itu tidak menjamin kemakmuran bagi sebagian para petani di daerah itu.
Hasil pertanian justru dikuasai para tengkulak. Mereka memberikan harga serendah-rendahnya pada petani dengan iming-iming dibayar di muka.
Bupati Agam Indra Catri tak menampik kondisi tersebut. Ia menuturkan, saat ini masalah pertanian yang ada di Agam adalah tengkulak. Hampir seluruh petani bergantung pada tengkulak.
“Karena tidak ada lagi pilihan. Maka mereka meminjam uangnya dulu kepada tengkulak. Saat panen, baru hasil panen diambil tengkulak,” kata Bupati saat audiensi yang rencana pelaksanaan kegiatan Bulan Inklusi Keuangan dan Program Kerja Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi Sumbar tahun 2018, di aula kantor bupati Agam, Selasa (4/9).
Untuk memutus mata rantai tengkulak, dibentuk koperasi berbentuk Gapoktan namun masih saja belum teratasi.
Bahkan, juga sudah membuka satu bangunan pabrik kelapa sawit dengan harapan bisa mengatasi ketimpangan harga, namun masih saja jauh dari harapan.
“Maka untuk itu, saya berharap pihak bank dan asuransi bisa memberikan solusi yang terbaik dalam menangani persoalan tengkulak agar masyarakat tidak meminjam lagi kepada mereka, “katanya.
Salah satunya melalui permudahan prosedur peminjaman dan suku bunga yang minim sehingga petani kita tidak lagi berurusan dengan tengkulak.
Pihak bank ataupun asuransi tidak hanya menjamin gagalnya kredit, tapi juga menjamin margin keuntungan bagi petani. (mursyidi)
