JTTS Kemajuan Sumatera
Padang dan Pekanbaru hanya satu dari sekian banyak manfaat yang bisa dirasakan, jika JTTS terwujud dan terkoneksi satu sama lain. Tak tertutup kemungkinan kelanjutan pembangunan jalan tolnya akan menghubungkan antar daerah dan provinsi tetangga lainnya.
Hingga saat ini, total panjang tol yang dioperasikan oleh Hutama Karya seperti dikutip dari hutamakarya.com, ±542,8 Km diantaranya yakni Tol Bakauheni – Terbanggi Besar (141 Km), Tol Terbanggi Besar – Pematang Panggang – Kayu Agung (189 Km), Tol Palembang – Indralaya (22 Km), Tol Medan Binjai (17 Km), Tol Pekanbaru – Dumai (132 Km), Tol Sigli – Banda Aceh seksi 3 Jantho – Indrapuri (16 Km) dan seksi 4 Indrapuri – Blang Bintang (14 Km), serta Tol Binjai – Langsa seksi 1 Binjai – Stabat sepanjang 11,8 Km.
Sementara total panjang ruas tol yang masih dalam tahap konstruksi sepanjang ±519 Km meliputi Tol Sigli – Banda Aceh (44 Km), Tol Kisaran – Indrapura (48 Km), Tol Kuala Tanjung – Tebing Tinggi – Parapat (143 Km), Tol Sp. Indralaya – Muara Enim (121 Km), Tol Padang – Sicincin (37 Km), Tol Pekanbaru – Pangkalan (64 Km), Tol Bengkulu – Taba Penanjung (18 Km) dan Tol Stabat – Pangkalan Brandan (44 Km).
Hutama Karya juga sudah melakukan penandatanganan Letter of Commitment (LoC) atas Penyertaan Modal Negara (PMN) Tahun 2021 sebesar Rp 25,2 Triliun yang diperuntukkan untuk percepatan pembangunan mega proyek Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS). Penandatanganan LoC ini diselenggarakan di Tol Binjai – Stabat karena merupakan salah satu ruas JTTS yang dibangun menggunakan dana PMN TA 2021.
Penandatanganan dilakukan antara Direktur Utama Hutama Karya, Budi Harto dengan Deputi Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko Kementerian BUMN Nawal Nely, Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Rionald Silaban, Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Muhammad Zainal Fatah serta disaksikan oleh Menteri Keuangan dan Wakil Menteri BUMN II.
Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani menyampaikan bahwa penandatanganan LoC atau kontrak kinerja ini dilakukan demi mewujudkan akuntabilitas dari dana yang telah diberikan kepada BUMN-BUMN yang mendapatkan penugasan Pemerintah.
“Kami telah melakukan langkah-langkah bersama dengan Kementerian BUMN untuk meyakinkan bahwa seluruh anggaran APBN dalam bentuk PMN yang telah diberikan kepada BUMN-BUMN yang mendapatkan penugasan pemerintah harus disertai dengan kontrak kinerja yang sudah disampaikan oleh Presiden, sehingga akuntabilitas dari setiap dana yang dimasukan dalam PMN menjadi lebih jelas dan dihubungkan dengan prioritas nasional,” tutur Sri Mulyani.
Lebih lanjut Sri Mulyani juga menyampaikan bahwa pada Tahun 2022 ini, Hutama Karya juga akan kembali mendapatkan PMN sebesar Rp 23,85 Triliun.
“Modal PMN tersebut diberikan kepada Hutama Karya untuk menyelesaikan ruas-ruas yang ada di JTTS. Penandatangan LoC ini diharapkan dapat menjadi testimoni dan komitmen dari jajaran direksi yang menerima PMN tersebut untuk menjalankan tugas negara dan menggunakan uang negara dengan se-efisien mungkin dan uang APBN yang berasal dari penerimaan pajak, penerimaan APBN, penerimaan Bea Cukai yang berasal dari masyarakat dapat kembali dirasakan oleh masyarakat,” tutup Sri Mulyani.
Dalam kesempatan tersebut, Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo juga ikut menambahkan bahwa Kementerian BUMN berkomitmen bahwa PMN bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dan menunjang akuntabilitas yang tinggi.
