PADANG – Kesejahteraan guru di daerah terpencil harus menjadi perhatian khusus. Hal itu diungkapkan Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Ismed Amzis, Rabu (29/1).
“Ini penting, mengingat pekerjaan mereka lebih berat jika dibandingkan dengan yang ada di perkotaan. Namun saya meminta para guru di daerah terpencil harus tetap optimal menjalankan tugas, terutama yang berstatus honorer,” katanya.
Dikatakannya, DPRD akan mengupayakan kenaikan penghasilan ataupun tunjangan, meski tidak dianggarkan pada komposisi anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) 2020.
“Dinas Pendidikan Sumbar, harus melakukan pendataan dan mencarikan jalan keluar agar kesejahteraan mereka terangkat. Jika mereka honorer mungking bisa dijadikan Aparatur Sipil Negara (ASN). Jika ASN bisa ditingkatkan tunjangannya,” ungkapnya.
Dijelaskanya, bagi DPRD kesejahteraan guru penting mengingat tugas mereka untuk mencerdaskan anak bangasa.
Dijelaskan Ismed, untuk guru yang mengajar pada lingkup kewenangan provinsi yaitu Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) totalnya sebanyak , 7.204.
Sedangkan guru Sekolah Luar Biasa (SLB) jumlahnya 1.269. Dari ribuan guru 30 persen bertugas di wilayah terpencil.
“APBD Sumbar, minimal sektor pendidikan harus dianggarkan minimal 21 persen. Dan itu merupakan amanat dari undang-undang, sistem penganggaran pendidikan tergantung kekuatan keuangan daerah. Jika mampu, bisa dislokasikan hingga 31 persen,” jelasnya.
Tak jauh berbeda Anggota Komisi V lainnya Hamdanus juga menyoroti tunjangan guru yang berada pada daerah yang berstatus terpencil dan harus dinaikkan.
Contohnya di Kabupaten Kepulauan Mentawai, disana kerja guru tidak mudah dan banyak tantangan, keluhan tersebut telah diterima saat dia dilantik menjadi dewan.
“Pada pagu anggaran Disdik tahun 2020 tunjangan khusus guru tidak ada dan ini akan menjadi sorotan guru di daerah Mentawai ” katanya.
Pada tahun 2020, Dinas Pendidikan (Disdik) Sumbar akan mengalokasikan anggaran sebesar Rp2,28 triliun, untuk menjalankan program dan kegiatan. “Dana yang dislokasikan harus diserap optimal agar dunia pendidikan Sumbar bisa lebih baik ,” ujarnya. (mat)
