PADANG – Pembebasan lahan untuk proyek Jalan Tol Padang-Pekanbaru Seksi I dari Padang hingga Sicincin, Padang Pariaman, sepanjang 36,6 kilometer ditargetkan selesai pada Juli 2022 agar pembangunan fisik bisa segera dimulai.
“Semua tetap berproses. Semua kendala yang dihadapi sudah kita urai semua dan sudah ada solusi. Kita targetkan selesai Juli 2022,” kata Wakil Gubernur Sumbar Audy Joinaldy di Padang, Sumbar, Senin.
Ia mengatakan itu usai rapat dengan Direktur Jenderal Pengadaan Tanah dan Pembangunan Pertanahan Kementerian ATR/BPN Embun Suri, Inspektur Jendral Kementerian ATR/BPN Sunrizal, BPN Sumbar, PT Hutama Karya, PPK, Pemkab Padang Pariaman dan sejumlah pihak terkait di Padang.
Ia mengakui ada beberapa kendala dalam pembebasan lahan itu. Namun, dalam rapat gabungan yang digelar, semua telah bisa diselesaikan dan dicarikan solusi terbaik.
“Kalau di daerah lain kendala adalah penolakan masyarakat, di Sumbar berbeda. Tidak ada masyarakat yang menolak. Persoalannya lebih ke administrasi. Tapi, itu sudah ada solusi,” ujarnya
Kondisi saat ini, dari 1.485 bidang tanah yang harus dibebaskan sebanyak 920 bidang atau 61,95 persen telah selesai. Bidang yang telah selesai itu di antaranya dengan uang ganti rugi, konsinyasi dan sebagian adalah fasilitas umum.
Sementara, untuk 38,05 persen masih dalam proses di antaranya penyelesaian administrasi aset pemerintah delapan bidang (0,5 persen) dan menunggu proses pembayaran uang ganti kerugian (UGK) sebanyak 34 bidang (3,64 persen). Untuk bagian tersebut tinggal menunggu waktu karena tidak ada kendala lagi.
Sisanya, tengah divalidasi 14 bidang (0,94 persen), sudah selesai musyawarah atau verifikasi dokumen, sudah selesai penilaian dan akan segera dimusyawarahkan. Hanya sebagian kecil (1,35 persen) atau 20 bidang yang sedang dalam proses penilaian.
Embun Suri mengatakan persoalan penyelesaian pembebasan lahan tol yakni kekurangan personel. Sebab, sebelumnya ada kekhawatiran staf BPN dalam bekerja menyusul kasus dugaan korupsi yang menjerat tiga staf BPN dalam pembebasan lahan tol di ruas Taman Keanekaragaman Hayati, Padang Pariaman.
“Kita sudah berikan pemahaman pada seluruh staf. Kalau bekerja lurus sesuai aturan tidak perlu takut. Kemudian, memang beban kerja kawan-kawan panitia pengadaan tanah yang ada saat ini sudah berat. Kerja siang malam,” ucapnya.
Solusinya, ucap Embun, dilakukan BKO personel dari kantor BPN Padang untuk membantu pengurusan pembebasan lahan di Padang Pariaman. Kemudian, untuk pejabat pembuat komitmen (PPK) juga mendatangkan tambahan dari Bengkulu. Sebab, pekerjaan PPK yang ada di Sumbar sudah berlebihan.
Salah seorang tim pembebasan lahan, Syafrizal mengatakan untuk pembangunan fisik saat ini sudah mencapai sembilan kilometer, namun terbagi dalam beberapa titik.
Diharapkan, setelah proses pembebasan lahan selesai, pembangunan fisik bisa dimulai sesuai jadwal.(mat)
