PAINAN – Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (Iwapi) Pesisir Selatan melakukan pertemuan dalam rangka diseminasi hasil riset aksi dalam sinergi dan kolaborasi perempuan untuk mewujudkan infrastruktur inklusif dengan uji kelayakan fasilitas jalan dan sarana pendukungnya di Aula Bapedalitbang, Senin (5/2).
Kegiatan ini adalah lanjutan dari kegiatan Riset Aksi tentang Uji Kelayakan Fasilitas Pelayanan Publik dan Sarana Pendukung di beberapa titik. Antara lain jalan menuju Pantai Carocok Painan (dari gerbang masuk Pantai Carocok Painan ke jalan menuju Puncak Langkisau), Taman Pantai Carocok Painan, Gedung Painan Convention Center (PCC), Mesjid Terapung Samudera Ilahi Pantai Carocok Painan dan jalan menuju anggar penyebrangan Pulau Cingkuak.
Kegiatan Diseminasi Hasil Aksi ini dihadiri oleh Bupati Pesisir Selatan yang diwakili oleh Asisten II Ekonomi dan Pembangunan, Mimi Riarty Zainul, Forum IWAPI, Sekretaris Bapedalitbang, Diskominfo, Dinas Perhubungan, Dinas Sosial, Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI), Pengurus Masjid Samudra Ilahi, Pemerintah Nagari Painan Selatan dan beberapa OPD lainnya.
Dalam sambutannya Mimi menyampaikan terimakasih kepada IWAPI dan seluruh peserta KIAT Aksi yang telah peduli dalam melakukan kegiatan riset Aksi Fasilitas Pelayanan Publik agar dapat diakses oleh semua masyarakat termasuk kelompok rentan (perempuan dan Disabilitas).
“Pemerintah akan segera mengambil aksi untuk berdiskusi dengan OPD terkait dengan membahas langkah yang akan diambil dalam mendukung Inklusif Sosial Infrastruktur di Kabupaten Pesisir Selatan,” ucapnya.
Sementara itu Ketua IWAPI Pesisir Selatan, Cici Gamiaci mengucapkan terimakasih kepada seluruh peserta Aksi Riset yang didampingi oleh beberapa OPD terkait. Ia menjelaskan bahwa dari hasil riset ini masih banyak Fasilitas Publik yang kurang dan memiliki akses yang masih sulit untuk dimasuki oleh kaum disabilitas, anak anak dan lansia. Dari hasil riset tersebut juga didapatkan banyak gagasan dan rekomendasi dari seluruh peserta dan beberapa OPD untuk pembangunan fasilitas publik yang lebih baik.
“Besar harapan kita semua agar pemerintah dapat memperbaiki Fasilitas Publik yang belum inklusif dan pembangunan selanjutnya harus bisa dinikmati oleh semua kalangan, sehingga dapat tercapai infrastruktur yang inklusif di Kabupaten Pesisir Selatan,” tutupnya. (son)
