Sementara Ketua DPP LDII Chriswanto Santoso mengatakan Rapat Pimpinan Nasional LDII 2020 untuk memilih pelaksana tugas (Plt) ketua umum yang sedang kosong, usai Prof Abdullah Syam meninggal dunia pada Juli lalu.
Plt ketua umum nantinya akan diberi amanah untuk menggelar musyawarah nasional (Munas) dan melanjutkan program kerja DPP LDII sebelum munas.
Ia memaparkan kesiapan Rapimnas, yang sangat strategis bagi LDII, “Keberlanjutan program LDII dalam membantu pemerintah dan kemajuan umat Islam, menjadi perhatian LDII dalam Rapimnas,” ujar Chriswanto.
Menurut Chriswanto, pada tahun depan, DPP LDII akan mempersiapkan Musyawarah Nasional (Munas). Di samping itu, pejabat ketua umum yang akan terpilih mendapat kewenangan untuk bertindak atas nama organisasi secara penuh.
“Pada momen ini banyak muswil di daerah-daerah yang membutuhkan tanda tangan pejabat ketua umum yang legal. Kami sebelumnya mengundang Kementerian Kesehatan dalam webinar Ponpes Sehat. Dari webinar itu, kami dipandu soal protokol kesehatan untuk melaksakan rapimnas,” ujarnya.
Rapimnas ini akan dilaksanakan secara online sesuai protokol kesehatan. Akan ada 482 titik secara yang mengikuti Rapimnas secara online.
“Satu titik ada 5 sampai 10 orang,” ujar Chriswanto.
Menurutnya, Rapimnas LDII dihadiri kurang lebih akan dihadiri 34 DPW Provinsi dan 456 DPD kabupaten kota, dengan total peserta 2.500 orang.
Chriswanto Santoso memberitahu jika tema rapimnas kali ini, “Kontribusi Berkelanjutan LDII untuk Indonesia Bangkit dan Maju” merupakan tindak lanjut hasil dari Rakernas LDII tahun 2018, yang menghasilkan program kerja delapan bidang pengabdian LDII untuk bangsa,
“Bidang itu adalah Kebangsaan, Pendidikan umum, Pendidikan agama, Teknologi dan kecerdasan buatan, Kesehatan Herbal, Ekonomi Syariah, Pertanian dan lingkungan hidup, dan energi terbarukan,” ujar Chriswanto.
Dalam pendidikan agama, dakwah LDII tak hanya kepada masyarakat umumnya, namun juha menyentuh masyarakat marjinal seperti dakwah di penjara Nusakambangan dan Enrekang, serta masyarakat lain di daerah perbatasan, masyarakat penyandang kusta, dan pengajian tuna rungu.
