MALANG – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa tata kelola persepakbolaan Indonesia perlu diperbaiki secara keseluruhan, baik dalam hal tata kelola pertandingan, stadion, penonton, hingga pengamanan. Hal itu dikatakannya terkait tragedi Stadion Kanjuruhan Malang yang menyebabkan 131 orang meninggal dunia.
Presiden meninjau langsung kondisi stadion bersama Iriana Joko Widodo guna mengetahui peristiwa yang terjadi Sabtu (01/10) lalu. Usai meninjau kondisi stadion, Presiden memandang bahwa tragedi Kanjuruhan disebabkan oleh banyak faktor.
“Sebagai gambaran, tadi saya melihat bahwa problemnya ada di pintu yang terkunci dan juga tangga yang terlalu tajam, ditambah kepanikan yang ada, tapi itu saya hanya melihat lapangannya,” ucap Presiden dalam keterangannya kepada awak media di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, pada Rabu (05/10/2022).
Presiden juga menambahkan bahwa Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) menyatakan kesiapannya untuk membantu memperbaiki tata kelola tersebut.
“Saya kira kita memang perlu evaluasi total semuanya, baik manajemen pertandingan, manajemen stadion, manajemen penonton, manajemen waktu, manajemen pengamanan. Semuanya harus dievaluasi total agar peristiwa yang terjadi di Stadion Kanjuruhan ini tidak terjadi lagi, jelas semuanya,” tegasnya.
Selain itu, Presiden juga menjelaskan bahwa pemerintah telah membentuk tim gabungan independen pencari fakta (TGIPF) yang diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD. Tim tersebut dibentuk untuk mencari tahu secara detail penyebab utama atas terjadinya tragedi di Stadion Kanjuruhan.
“Kita tahu telah dibentuk tim gabungan independen pencari fakta yang diketuai oleh Pak Menko Polhukam. Kita harapkan nantinya tim ini segera bisa menyelesaikan tugasnya, sehingga kita tahu betul-betul penyebab utama dari tragedi tanggal 1 Oktober di Stadion Kanjuruhan Malang,” ujar Presiden dilansir dari laman Setkab RI.
Lebih lanjut, Presiden menekankan bahwa tim gabungan tersebut nantinya akan mengumpulkan fakta dan segala informasi dari berbagai pihak untuk kemudian disampaikan secara menyeluruh kepada masyarakat. Tim akan berbagi tugas sesuai dengan bidangnya masing-masing.
“Sanksi dari PSSI ada. Pidana nanti yang mengumumkan dari Polri, jadi dibagi-bagi. Audit untuk bangunan nanti yang menyampaikan adalah dari Kementerian PU, tetapi secara keseluruhan nanti tim gabungan independen pencari fakta yang akan menyampaikan,” lanjutnya.
Turut mendampingi Presiden, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md., Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Pemuda dan Olahraga Zainudin Amali, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Bupati Malang Sanusi, dan Ketua PSSI Mochamad Iriawan. (rn/*)
