PADANG – Kapolda Irjen Pol Toni Harmanto menekankan kepada seluruh anggota Polri untuk bersikap netral pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Sumatera Barat.
Selain itu, Irjen Pol Toni menegaskan kepada anggotanya supaya tidak ikut terlibat politik praktis. Apabila terlibat, maka sanksi akan diberikan sesuai tingkat kesalahan yang dilakukan oleh personel tersebut.
“Oh ya, penekanan itu juga disampaikan Pak Kapolri sejak Desember. Saya sendiri sudah beberapa kali menekankan kepada seluruh jajaran anggota untuk tidak boleh ikut dalam politik praktis. Kita sudah berulang-ulang memberikan penegasan tentang sanksi yang akan mereka terima kalau mereka juga ikut dalam politik praktis. Kita ada aturan Perkap, sanksi disiplin sampai kode etik, kalau melihat derajat kesalahan,” tegasnya.
Irjen Pol Toni menyebut, Pilkada 2020 di Sumbar harus aman dan kondusif. Oleh sebab itu, dirinya meminta seluruh masyarakat di Sumbar untuk saling menjaga keamanan, ketertiban masyarakat (Kamtibmas).
“Target saya, saya katakan bahwa kita lakukan seluruh proses pemilihan ini dengan jujur dan adil kemudian lebih menjaga persatuan dan kesatuan di wilayah Sumbar khususnya, kemudian menang dan kalah ini juga untuk Sumbar,” ujarnya.
Dalam waktu dekat kata Kapolda, juga akan dilaksanakan deklarasi pemilu damai, yang sempat tertunda akibat Covid-19.
“Deklarasi pemilu damai sudah kita atur sebetulnya jauh-jauh hari waktu itu, cuma karena ada isu Covid-19 kita tunda dan memang kita sudah punya rencana untuk itu,” pungkasnya.(mat)
