PADANG – Wakil Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Nasrul Abit berharap agar biro umrah tidak memotong uang jemaah yang gagal berangkat karena kebijakan larangan masuk ke Arab Saudi terkait penyebaran virus COVID-19.
“Kalau bisa jangan ada pemotongan atau penambahan biaya bagi jemaah yang gagal berangkat ini,” ucapnya di Padang, Jumat (28/2/2020).
Ditambahkan, dengan tidak adanya pemotongan uang jemaah maka keberangkatan bisa kapan saja dilaksanakan setelah izin kembali dibuka.
Jadi tinggal menunggu waktu keberangkatannya saja,” ujarnya.
Ia juga berharap agar sebelum musim haji, masalah COVID-19 ini sudah selesai sehingga nanti jemaah termasuk yang akan menunaikan haji tidak ada permasalahan.
Diperkirakan, jumlah jemaah umrah yang berangkat dari Bandara Internasional Minangkabau (BIM) Sumbar ke Jeddah maupun Mekah setiap bulan mencapai 3.000 orang. Kebijakan kerajaan Arab Saudi akan membuat ribuan jamaah di Sumbar gagal berangkat.
Sementara, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ihsan Yunus dalam kunjungan kerjanya ke Sumbar mengatakan pihaknya sangat memahami tindakan preventif yang dilakukan oleh Pemerintah Arab Saudi.
“Apalagi saat melaksanakan ibadah di Mekkah tidak ada batas, dalam artian kalau melakukan tawaf tentu saja akan berdekatan dengan jamaah lain sehingga kemungkinan terpapar akan sangat besar,” jelasnya.
Terkait kerugian materil yang bisa jadi ditimbulkan, Ihsan menegaskan saat ini pihaknya dan Pemerintah RI juga sedang berupaya melakukan lobi dengan otoritas Arab Saudi. Salah satunya yakni, mengupayakan pemondokan atau hotel maupun tiket pesawat bisa digantikan atau di jadwal ulang.
Diketahui, Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi baru saja menetapkan penangguhan sementara pelayanan umrah bagi warga dari luar kerajaan sebagai upaya mencegah penyebaran virus COVID-19 baru.
Kementerian juga mengonfirmasi perusahaan-perusahaan umrah dan agen luar negeri untuk membatalkan pemesanan apapun sejak diterbitkannya pengumuman itu sampai pemberitahuan lebih lanjut. (rel)
