Silang kata tentang ketidak-jurdilan pemilu telah berlangsung jauh sejak sebelum hari pencoblosan.
Hasil survey elektabilitas paslon ramai-ramai didakwa sebagai penggiringan opini. Tak pelak tarik urat leher soal kecurangan ini menyerempet sampai ke jati diri pucuk pimpinan bangsa.
Putusan MK tentang umur calon wapres terendus sangat anyir sehingga MKMK terpaksa mengusir Anwar Usman dari kursi Ketua MK.
Pemberian bansos oleh pemerintah menjelang hari pencoblosan terendus sama anyirnya dengan putusan MK sehingga teriakan kecurangan semakin keras.
Para Guru Besar dari berbagai perguruan tinggi ikut berorasi bahwa negara sedang tidak terurus dengan etis.
Bahkan muncul Dirty Vote, sebuah film yang membeberkan sejumlah peristiwa berikut argumen yang mendakwakan bahwa Pilpres kali ini (akan) kembar siam dengan kecurangan.
Katanya pemilu akan berakhir satu putaran dengan kemenangan paslon dukungan penguasa. Entah apa yang terjadi, kenyataannya memang demikian.
Hasil quick count paralel dengan hasil survey. Hasil sementara real count mengekor hasil quick count. Paslon yang didalamnya ada putra Presiden untuk sementara menang satu putaran.
Tayangan hasil quick count dan real count semakin meningkatkan tensi diskusi. KPU dan Bawaslu menjadi sasaran cercaan. Dugaan pemilu curang semakin menguat. Aksi turun ke jalan meneriakan kecurangan dan tolak hasil pemilu mulai digelar.
Hak Angket DPR untuk mempertanyakan kebijakan pemerintah dalam melaksanakan pemilu mulai diapungkan.
Talkshow bertema kecurangan pemilu semakin sambung menyambung. Sejumlah narasumber semakin garang dan lantang meneriakan dakwaan kecurangan pemilu, bahkan menerikan presiden sebagai mastermind atau pelaku utamanya.
