Kejar Kemandirian Fiskal, Sumbar Butuh Inovasi Strategis 

PEKANBARU – Saat ini pemprov Riau telah masuk 3 besar daerah yang berhasil dalam kemandirian fiskal dimana lebih dari 56 persen mereka berasal dari Pendapatan Asli Daerah, tidak terfokus lagi pada uang transfer dari pemerintah pusat

Hal ini disampaikan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat (Sumbar) Supardi, di sela-sela pertemuan Komisi III DPRD Sumbar dengan Badan Perdapatan Daerah (Bapenda) Riau di Pekanbaru, Selasa (4/4/ 2023)

Ia juga mengatakan keberhasilan Riau ini bukan saja karena banyak pabrik dan sumber daya alamnya, namun karena memiliki banyak inovasi dalam mengelola sumber potensi yang ada secara baik dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

“Sejak beberapa waktu lalu, Riau telah mencapai kemandirian fiskal dengan ratio 56 % alokasi anggaran APBD berasal dari pendapatan Daerah 2023. APBD Riau sebesar Rp9.1 triliun. Predikat kemandirian fiskal tersebut sama dengan 2 Provinsi lainnya di Indonesia yaitu DKI Jakarta dan Kalimantan Timur. Status kemandirian fiskal tidak di dapat begitu saja namun melalui upaya upaya strategis yang diwujudkan dalam berbagai program dan kegiatan,” ungkap Supardi.

Supardi katakan, hal ini tentu akan menjadi dorongan bagi Pemprov Sumbar dalam meningkatkan PAD untuk kemandiri fiskal sebagaimana yang telah di capai provinsi Riau saat ini.

Kepala Bidang Pajak Daerah Bapenda Riau Muhamad Sayoga, menyampaikan, pengelolaan Pajak Kendaraan Bermotor, menerapkan program 7 Bertuah yang disambut baik masyarakat yang tercermin dari banyaknya masyarakat yang memanfaatkan kemudahan yang diberikan pemerintah. Realisasi PKB Riau 2022 sebesar Rp.1.3 triliun dan BBNKB sebesar Rp1 triliun.

“Realisasi pajak air permukaan terdongkrak dengan banyaknya industri besar yang memanfaatkan air permukaan. Target yang ditetapkan adalah sebesar Rp58 miliar pertahun. Namun demikian, kendala dan hambatan pengeloaan pendapatan daerah terus diupayakan diminimalisir antara lain adalah cleansing data kendaraan bermotor, kalibrasi meteran pe ggunaan air dan optimalisasi koordinasi dengan stakeholder pendapatan di Riau, katanya.

Yoga dalam sesi diskusi juga di bahas penyelesaian masalah Pajak Air Permukaan PLTA Koto Panjang yang sudah semakin terurai. Dalam beberapa kali pertemuan yang di fasilitasi oleh Kementerian Dalam Negeri, sudah didapatkan beberapa alternatif antara lain akan ada alokasi anggaran untuk penanganan Daerah Aliran Sungai (DAS) yang berada di wilayah Sumatera Barat yang kondisinya mengalami kerusakan mengkhawatirkan dan segera perlu ditangani.

“Ditambah lagi informasi dari PLN bahwa telah terjadi penurunan permukaan air PLTA Koto Panjang beberapa cm dalam kurun waktu beberapa tahun belakangan ini”, terangnya.

Ketua Komisi III Ali Tanjung juga mengatakan kunjungan study koperatif ini dalam rangka mendapatkan informasi tentang tara cara pengelolaan dan penggalian pendapatan daerah.

Ikut serta dalam kunjungan ini hadir Ketua DPRD Sumbar Supardi, Ketua Komisi III, Ali Tanjung dan anggota, Kepala Badan Pendapatan Daerah, Maswar Dedi, Sekwan diwakili Kabag Persidangan dan Perundang-Undangan Zardi Syahrir, serta Kepala Bapenda Riau, Pejabat Fungsional Keuangan dan beberapa orang pejabat struktural lainnya. (w)