Muhidi menjelaskan, dikarenakan dana APBD yang terbatas, maka pemerintah Sumbar hanya bisa membuka formasi untuk 1.200 tenaga honorer.
“Sementara jumlah keseluruhan ada lebih dari 4 ribu. Jadi mau tak mau memang harus dilakukan bertahap. Kita berharap 2028 nanti selesai, semua tenaga honorer bisa berstatus ASN,” ujarnya. (T)
Padang – Ketua DPRD Sumbar, Muhidi mendukung program ketahanan pangan lokal Sumbar, yakni penanaman jagung…
Padang – Wakil Ketua DPRD Sumbar, Nanda Satria menerima kunjungan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)…
PADANG – Ketua DPRD Sumbar, Muhidi menyambut kedatangan Persaudaraan Pengusaha Kecil Menengah (PPUKM) Ranah Minang,…
Padang – Ketua DPRD Sumbar, Muhidi mengajak generasi muda untuk meningkatkan ibadah agar terhindar dari…
Padang – Sebanyak 84 eks tenaga kerja bongkar muat (TKBM) Teluk Bayur, Padang, mendatangi DPRD…
PADANG – Ketua DPRD Sumbar, Muhidi berharap Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sumbar dapat terus…
