PADANG – Ketua DPRD Sumbar, Supardi mengajak Muhammadiyah Sumbar ikut andil dalam menyikapi dua permasalahan sosial di provinsi ini, yakni LGBT dan peredaran narkoba.
Hal ini menurut Supardi tidak lepas dari Muhammadiyah Sumbar sebagai salah satu organisasi Islam terbesar yang memiliki pusat kajian hingga lembaga pendidikan tinggi.
Hal itu dikatakan Supardi saat bersilaturahmi dengan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Sumbar, Selasa (24/1) di Gedung Dakwah Muhammadiyah Sumbar.
“DPRD secara kelembagaan mengajak Muhammadiyah Sumbar sebagai salah satu organisasi Islam terbesar berkontribusi untuk menyikapi permasalahan sosial, yakni LGBT dan narkoba,” kata Supardi.
Menurutnya, permasalahan sosial ini memang perlu menjadi perhatian, apalagi dengan kondisi Sumbar saat ini yang menepati posisi ketiga se-Indonesia dalam jumlah kasus LGBT.
“Hal ini menjadi predikat buruk yang harus menjadi tanggung jawab bersama,” kata Ketua DPRD Sumbar.
Dalam pertemuan itu, Supardi juga menceritakan tentang pengalaman hidup hingga mengikuti berbagai organisasi salah satunya Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI). Dia juga mengakui pernah menjadi bagian dari perguruan tapak suci yang notabene binaan Muhamadiyah.
Lebih lanjut dikatakannya, untuk mendukung peran Muhammadiyah di Sumbar, DPRD Sumbar berencana memberikan hibah sebesar Rp.1 miliar untuk perbaikan gedung dan hal lainnya pada perubahan APBD 2023.
Sementara itu Ketua PWM Sumbar, Bakhtiar mengatakan, Muhammadiyah Sumbar memiliki sejumlah program prioritas pada tahun ini. Diantaranya membenahi gedung dakwah yang belum begitu representatif.
“Gedung ini akan menjadi pusat kegiatan Muhammadiyah termasuk proses pengkaderan, tidak hanya itu, kegiatan perguruan tapak suci juga disini,” katanya.
Selain memperbaiki gedung, Muhammadiyah Sumbar juga terus melakukan penguatan 754 ranting dan lebih dari 100 cabang di Sumbar. Dalam hal amal usaha Muhammadiyah Sumbar memiliki TK hingga universitas yang tersebar di 19 Kabupaten/kota. Termasuk di Kabupaten Kepulauan Mentawai.
“Pengurus terus memacu percepatan pengembangan amal usaha di Sumbar, karena SDM Muhammadiyah banyak dari berbagai latar belakang,” katanya.
Bakhtiar menambahkan apapun digerakkan Muhammadiyah ada sangkut pautnya dengan kebijakan pemerintah, maka perlu peran tokoh Muhammadiyah yang berada di legislatif maupun eksekutif. (W)
