Padang – Aksi unjuk rasa mahasiswa dan sipil ‘Selamatkan Republik, Kawal Putusan MK’ kembali berlangsung di depan gedung DPRD Sumbar, Senin (26/8). Pada unjuk rasa kali ini, massa akhirnya bisa menemui wakil rakyat di DPRD Sumbar. Mereka ditemui Ketua DPRD, Supardi.
Untuk diketahui, aksi unjuk rasa ini juga dilakukan pada Hari Kamis (22/8). Lalu diulang kembali pada Jumat (23/8). Namun pada dua hari itu massa tidak berhasil menemui pimpinan atau Anggota DPRD Sumbar.
Hal ini dikarenakan para wakil rakyat tersebut sedang menjalankan kegiatan luar provinsi yang telah dijadwalkan sebulan sebelumnya.
Berdasarkan pantauan Singgalang, aksi unjuk rasa pada hari ketiga, Senin (26/8) ini dimulai pada tengah hari. Sekitar pukul 13.00 wib massa terlibat mulai berdatangan dalam kelompok kecil hingga kemudian menjadi kelompok besar. Sekitar seratus mahasiswa berunjuk rasa.
Pada aksi tersebut, pengunjuk rasa masih menyampaikan aspirasi yang seruoayakni : negara mesti diselamatkan, serta seruan Anti Oligari dan Anti Politik Dinasti.
Mereka datang bergerombol mengenakan atribut dan membawa berbagai spanduk dengan kalimat bermakna sama.
Sepanjang aksi, para elemen massa tersebut tampak saling bergantian memberikan orasi.
Ketua DPRD Sumbar, Supardi saat menemui para pengunjuk rasa, mengatakan ia merespon positif aksi kawal Putusan MK tersebut.
Ia juga mengapresiasi para pengunjuk rasa yang aktif menyampaikan aspirasi namun tetap berada pada jalur yang tertib tanpa adanya anarki.
Ia juga mengatakan, DPRD Sumbar telah berkomien untuk menandatangani surat tuntutan dan aspirasi yang disampaikan para pengunjuk rasa dan siap. Selain juga siap untuk meneruskan aspirasi tersebut ke tingkat pemerintah pusat.
“Kami sangat mengapresiasi teman- teman mahasiswa yang menyampaikan aspirasi dengan tertib dan damai,” ujar Supardi di depan para pengunjuk rasa, tepatnya di tepi pagar gerbang keluar Gedung DPRD Sumbar, Jalan S. Parman, Ulak Karang, Padang.
Menurut Supardi, DPRD telah melakukan kajian dan mengolah semua data- data aspirasi yang disampaikan sejak hari pertama unjuk rasa. Aspirasi tersebut juga telah untuk dikaji para ahli yang dimiliki DPRD Sumbar.
