PADANG – Akhir-akhir ini warga Sumbar dihebohkan dengan bersisanya APBD SUMBAR sebanyak Rp1,3 Triliun dan kabarnya tahun ini pemerintah provinsi mencetak rekor dalam 10 tahun terakhir gagal dalam mengelola APBD.
Di masa pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid seharusnya pemerintah provinsi mesti gencar dalam pengelolaan APBD gunanya untuk menaikkan kembali perekonomian masyarakat yang telah hancur lebur pasca pandemi.
Menurut Bung Angga Ketum KNPI Sumbar dan juga Tenaga Ahli Perekonomian Pemerintah Kota Bukittinggi yang dihubungi via telfon seluler, beliau sangat menyayangkan anggaran yang msih bersisa luar biasa fantastis angkanya di akhir tahun 2022 ini.
“Padahal dengan anggaran yang bersisa tersebut bila dianggarkan untuk penanganan kemiskinan seperti bantuan sosial dan biaya pendidikan untuk masyarakat kurang mampu di Kota Bukittinggi sudah berapa orang masyarakat yang terbantu dengan anggaran tersebut,” katanya dalam keteranganbyertulis yang diterima topsatu.com, Minggu (1/1/23)
Dan juga bila anggaran tersebut digunakan untuk memberikan bantuan kepada UMKM yang sedang membangun pasca pandemi, pasti perekonomian Sumbar lebih cepat pulih dan juga dapat terhindar dari inflasi yang sedang naik.
Dia juga mengatakan, aset pemerintah provinsi dalam bentuk fisik di Sumbar ini juga butuh banyak diperbaiki, seperti jalan provinsi yang banyak yang berlobang, fasilitas pendidikan dan fasilitas umum yang tidak layak pakai sehingga butuh direnovasi dan lainnya banyak bisa di salurkan.
“Kami dari KNPI Sumbar mengingatkan kepada Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur untuk kedepan OPD di Pemerintah Provinsi lebih serius lagi dalam mengelola APBD, jangan menyepelekan kondisi perekonomian d sumbar terburuk secara inflasi di Indonesia juga bapak Mahyeldi selaku Gubernur Sumbar dapat tegas kepada pimpinan OPD yang lalai dalam bekerja, tidak bisa kerja gantikan saja yang berkualitas dan mau bekerja bukan mencari muka dengan pimpinan ini demi kemashalatan kesejahteraan masyarakat Sumbar,” ujarnya.
“Sudah cukup 2 tahun kepemimpinan bapak Mahyeldi dan Bapak Audy Joinaldy Sumbar lamban dalam meningkatkan perekonomian masyarakat, Kalo tidak becus ya di ganti saja, karena kita akan menghadapi resesi kedepannya jadi penyerapan anggaran mesti digencarkan lagi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat bawah seperti infrastruktur daerah dan pendidikan. apabila tidak serius mengelola di takutkan Sumbar tidak mampu untuk menghadapi resesi dan menekan angka inflasi yang akan sangat berdampak pada masyarakat,” tutupnya. (*)
