PADANG – Sepanjang 2023, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) terus meningkatkan kinerja, baik itu kinerja fungsi legislasi, penganggaran dan pengawasan.
Selain itu Sekretariat DPRD Sumbar juga terus melakukan berbagai inovasi dan meraih prestasi sepanjang tahun ini. Terutama terkait keterbukaan informasi publik.
Hal tersebut disampaikan Ketua DPRD Sumbar, Supardi saat konferensi pers ekspos Kinerja DPRD Sumbar Tahun 2023, Senin (18/3) di gedung DPRD.
Supardi didampingi Ketua Komisi III Ali Tanjung, Sekwan, Raflis, Kabag Persidangan Zardi Syahrir.
Supardi memaparkan untuk fungsi legislasi, yakni tugas DPRD dalam pembuatan perda, terjadi peningkatan jumlah perda usul inisatif DPRD yang telah disahkan.
“Tahun 2022 ranperda inisiatif DPRD 4, direalisasikan 2. Tahun 2023 ada 5 ranperda inisiatif direalisasikan 4. Satu lagi awal Tahun 2024 sudah terealisasi,” ujr Supardi.
Terkait perda, DPRD Sumbar sepanjang Tahun 2023 juga aktif menyosialisasikan perda ke tengah masyarat. Program sosialisasi perda (sosper) dilaksanakan beberapa kali dalam setahun oleh seluruh pimpinan dan anggota DPRD di daerah pemilihan (dapil) masing-masing.
Untuk fungsi penganggaran, salah satunya penyusunan anggaran, DPRD bersama pemprov telah berhasil cepat menyelesaikan APBD Tahun 2024.“Pertengahan Bulan November sudah kita sahkan agar bisa cepat bisa direalisasikan sejak awal Januari 2024,” paparnya.
Ia mengatakan penyusunan anggaran tahun 2023, lanjut Supardi, memang berat. Hal ini dikarenakan kebutuhan anggaran besar, termasuk mandatori untuk kebutuhan pemilu. Sementara pendapatan Sumbar masih bergantung pada pajak kendaraan.
“Kami melaksanakan rapat pembahasan secara maksimal bersama Pemprov untuk menyusun anggaran,” paparnya.
Kemudian untuk fungsi pengawasan, secara berkala DPRD terus melaksanakan monitoribg kinerja Pemprov. Mulai dari rapat-rapat evaluasi secara berkala, pembahasan laporan pertanggungjawaban dan lainnya.
“Kami juga membentuk pansus (panitia khusus) untuk hal-hal subtansif yang dinulai perlu, terajhir adalah pansus terkait kerjasama pemprov terkait pengelolaan hotel Novotel (Tripletree) Bukittinggi,” katanya.
Masih dalam hal pengawasan, DPRD juga aktif mengawal, menjembatani dan mencarikn solusi untuk berbagai permasalahan, salah satunya terkait konflik agraria Air, Bangis, sejumlah pembangunan gedung dan jalan serta berbagai hal lainnya.Ketua Komisi III, Ali Tanjung mengatakan komisi bidang keuangan ini sepanjag Tahun 2023 terus menggencarkan pengawasan terkait sektor keuangan.
“Selain pansus Novotel kami juga sudah menelisik perihal kerjasama Pemprov lainnya yang menggunakan aset daerah. Seperti kerjasama lenggunaan lahan Gor. Selain itu juga terkait BUMD,” katanya.
Kami telah menyerahkan sejunlah rekomendasi dan kesimpulan. Salah sstunya terkait Hotel Balairung yang perlu segera diselesaikan karena bisa dinilai tak menuai keuntungan selama 15 Tahun.“Kami juga terus memacu Pemprov untuk meningkatkan pendapatan di luar pajak kendaraan,” tegasnya.
Sepanjang Tahun 2023, DPRD Sumbar melaksanakan 332 kegiatan, yakni meliputi rapat paripurna, rapat pimpinan, reses, sosialisasi perda, kunjungam kerja, bimtek, seminar, rapat kerja dan rapat bapemperda.
Selain itu DPRD juga menerima sebanyak 10.187 kunjungan, mulaindari penyampaian aspirasi, audiensi, studi komperatif ternasuk studi edukasi.
Dukungan Kinerja Sekretariat DPRD yang Optimal
Ketua DPRD Sumbar, Supardi saat ekspos tersebut juga menyatakan dukungan sekretariat DPRD sangat bagus untuk peningkatan kinerja kedewanan.
“Kinerja sekwan dan sekretariat yang optimal sehingga kinerja dewan pun amat terbantu,” katanya.Supardi mengatakan Secara nasional berdasarkan survei indikator, pemberitaan tentang DPRD Sumbar menjadi terbanyak nomor 2 di seluruh Indonesia.
“DPRD Sumbar menjadi nomor 2. Nomor 1 DPRD DKI Jakarta. Ini adalah prestasi karena jika dinilai dari jumah kabupaten kota, jumlah penduduk harusnya DPRD Jawa Barat noMor 2. Namun ternyata kita berhasil menjadi nomor 2 di bawah DKI. Ini juga berkat dukunfan seluruh media di Sumbar,” tegasnya.
Supardi menegaskan DPRD terus mengoptimalkan keterbukaan infomasi sesuai amanat undang-undang. Selain juga penyebaraan informasi terkait kinerja kedewanan karena wakil rakyat bekerja untuk masyarakat.
“Media sosial Resmi milik DPRD semakin optimal,” tegasya.
Instagram, facebook, tiktok, twitter, youtube dan website DPRD terus memperlihatkan peningkatan jumlah pengunjung dan penonton.
“Produktifitas media sosial resmi milik DPRD memiliki jumlah postingan 2.208 dengan respon publik 55.442. Ini akan terus kami optimalkan,” tegasnya.
Sekwan DPRD Sumbar, Raflis memaparkan sekretariat PRD Sumbar terus mengoptimalkan untuk keterbukaan informasi publik, terus dioptimalkan sarana dan prasarana media publikasi DPRD Sumbar.
Raflis memparkan, sepanjang tahun 2023, telah ada 10 sarana dan prasarana. Mulai dari website DPRD, majalah DPRD, sejumlah videotron indoor dan outdoor, baligo, billboard dan podcast.“Terurama pula DPRD bekerjasama dengan 7 media harian, 50 media online dan TV,” ujar Raflis.
Ia memaparkan saat ini progress pembagunan peningkatan fasilitas untuk internal dan eksternal.
“Di lantai 1 masjid DPRD akan segera beroperasi perpustakaaan digital yang terbuka untuk masyarakat,” papar Raflis.(*)
