PADANG – Komisi II DPRD Sumbar menilai perlu ada solusi strategis untuk menstabilkan harga pangan. Terutama kebutuhan pangan pokok masyarakat Sumbar seperti beras, cabe, minyak goreng dan gula.
Hal tersebut dibahas Komisi II DPRD Sumbar saat rapat bersama mitra kerja, Senin (18/3) di gedung DPRD setempat.
Ketua Komisi II, Mochklasin mengatakan rapat tersebut digelar untuk menindaklanjuti kerisauan masyarakat terkait melonjaknya harga pangan baru-baru ini, terutama harga cabe.
Hal ini juga untuk antisipasi yang mesti dilakukan karena mengingat hari Raya Idul Fitri sudah semakin dekat.
Mockhlasin mengatakan, urgensi dari masalah kenaikan harga kebutuhan pokok yang dapat berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.
“Kami memandang perlu adanya langkah-langkah konkret untuk menanggulangi dampak dari kenaikan harga kebutuhan pokok ini demi menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Mokhlasin.
Diskusi dalam rapat kerja ini, lanjut Mokhlasin, berfokus pada upaya mencari solusi terbaik guna mengatasi dampak negatif dari kenaikan harga kebutuhan pokok, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Sumbar.
Para anggota komisi dan mitra kerja lainnya secara intensif membahas berbagai strategi yang dapat diterapkan, mulai dari pengawasan harga, subsidi bagi masyarakat kurang mampu, hingga program-program bantuan sosial yang lebih efektif.
Mokhlasin menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, pihak swasta, dan masyarakat dalam menangani masalah ini.
“Kami mengajak semua pihak untuk bekerja sama secara sinergis guna mencari solusi terbaik yang dapat mengurangi beban ekonomi masyarakat akibat kenaikan harga kebutuhan pokok,” katanya.
Disperindag Sumbar memaparkan harga cabe memang sempat naik tajam. Hal ini dikarenakan panen cabe di daerah-daerah pemasok terganggu akibat erupsi gunung Marapi.
Harga cabe sempat mencapai lebih dari Rp.120 ribu kilogram dikarena efek sampingan dari antusiasme masyarakat menyambut kedatangan bulan puasa.
