Komite IV DPD RI Raker Bahas RKP 2024 dengan BPS dan Kemen PPN/Bappenas

Raker Komite IV Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), bersama Badan Pusat Statistik Republik Indonesia (BPS RI) dan Kementerian PPN/Bappenas membahas Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2024, di ruangan rapat Sriwijaya, Komplek DPD RI, Senayan, Jakarta, Senin (10/7). (ist)

Sementara, Senator Sulawesi Tenggara, Dr. H. Mz. Amirul Tamim, MS menyampaikan bahwa penting untuk menjaga faktor-faktor pendukung perekonomian. Selain melakukan pembangunan infrastruktur pemerintah juga perlu mempertimbangkan pemekaran pada beberapa daerah yang membutuhkan.

Dra. Ir. Hj. Eni Sumarni, M.Kes, Senator Jawa Barat mengungkap hal yang sama. Menurutnya, Jawa Barat perlu dimekarkan menjadi beberapa provinsi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jawa Barat.

H. Lalu Suhaimi Ismy Senator Nusa Tenggara Barat (NTB) dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa Bantuan Sosial belum sepenuhnya bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. “Oleh sebab itu perlu usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memberikan kemudahan berusaha bagi masyarakat,” ucap Senator dari NTB tersebut.

Sudirman, Senator dari Provinsi Aceh menyampaikan aspirasi masyarakat Aceh bahwa saat ini Aceh menjadi provinsi termiskin di Sumatera. Oleh sebab itu, perlu perhatian Pemerintah terhadap masyarakat Aceh terutama terkait pembukaan lapangan pekerjaan.

Maya Rumantir, Senator Sulawesi Utara juga menyampaikan pendapat bahwa perlu perhatian khusus pemerintah terhadap Dana Desa. Agar Dana Desa bisa ditingkatkan dan perlu penyederhanaan regulasi atas pelaksanaan pembangunan di desa.

Muhammad Gozali senator dari Riau juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah yang sudah melakukan pembangunan infrastruktur jalan di Sumatera khususnya di Provinsi Riau. Ia mengusulkan agar pembangunan infrastruktur jalan juga ditingkatkan.

Raker tersebut turut dihadiri oleh H. Sukiryanto, Wakil Ketua Komite IV DPD RI, Senator Kalimantan Barat. M. Sanusi Rahaningmas, S.Sos., M.M., Senator DPD RI dari Papua Barat, dan KH. Ir. Abdul Hakim, M.M., Senator Provinsi Lampung. (rn/*)