PADANG – Dalam upaya memperkuat sinergi dan silaturahmi pasca Idul Fitri 1446 H, Komisi Informasi (KI) Sumatera Barat menggelar acara halal bihalal bersama Perkumpulan Jurnalis Keterbukaan Informasi Publik (PJKIP) Sumbar. Kegiatan ini berlangsung hangat dan penuh keakraban pada Kamis (10/4) di Kantor KI Sumbar, Padang.
Acara ini dihadiri langsung oleh Ketua KI Sumbar, Musfi Yendra, beserta Komisioner Mona Siska dan Idham Fadhli, serta jajaran sekretariat KI Sumbar. Mereka menyambut para jurnalis dan anggota PJKIP Sumbar dengan penuh semangat kebersamaan.
Ketua KI Sumbar, Musfi Yendra, mengungkapkan rasa terima kasih atas kehadiran PJKIP Sumbar. Ia menilai sinergi antara Komisi Informasi dan insan pers sangat penting untuk mewujudkan budaya keterbukaan informasi di Sumatera Barat.
“Media memiliki peran strategis dalam menyuarakan keterbukaan informasi. Kami di KI Sumbar berkomitmen terus membangun kerja sama dengan jurnalis agar masyarakat mendapatkan hak atas informasi yang transparan dan akuntabel,” ujarnya.
Ketua PJKIP Sumbar, Almudazir, juga memberikan apresiasi atas inisiatif KI Sumbar dalam menjalin kemitraan berkelanjutan. Ia menegaskan pentingnya menjaga silaturahmi agar kolaborasi dalam mewujudkan pemerintahan terbuka tetap solid.
“Keterbukaan informasi publik adalah fondasi birokrasi yang bersih. Karena itu, PJKIP akan terus mendukung setiap langkah KI Sumbar dalam memperjuangkan transparansi dan akuntabilitas publik,” tegas Almudazir.
Penasehat PJKIP Sumbar, Novrianto Ucok, menyatakan bahwa kekuatan utama dalam memperjuangkan keterbukaan informasi terletak pada persatuan dan kebersamaan antar lembaga.
“Indonesia berdiri karena persatuan. Maka, sinergi PJKIP dan KI adalah bagian dari semangat itu. Mari kita jaga terus kolaborasi ini,” tuturnya.
Pembina PJKIP Sumbar, HM Nurnas, mengingatkan bahwa lahirnya Komisi Informasi tidak lepas dari perjuangan melawan praktik korupsi dalam birokrasi. Menurutnya, transparansi merupakan senjata paling efektif untuk membentuk sistem pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab.
“Good governance lahir dari keterbukaan. Komisi Informasi adalah garda terdepan dalam memastikan hak publik atas informasi,” kata Nurnas.
Acara ditutup dengan sesi saling bersalaman, foto bersama, serta diskusi ringan seputar strategi penyebaran informasi publik di Sumatera Barat ke depan. Kedua lembaga sepakat untuk terus menjalin komunikasi dan kolaborasi dalam menyuarakan pentingnya keterbukaan informasi bagi seluruh elemen masyarakat. (*)
