PADANG – Untuk meningkatkan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) terkait penganggaran serta pengawasan, Komisi I DPRD Provinsi Jambi berkonsultasi dengan DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Kamis (5/9) lalu.
Dengan berkonsultasi dengan DPRD Sumbar, diharapkan Tupoksi Pengawasan dan Penganggaran Komisi I DPRD Jambi, semakin maksimal ke depan.
Sekretaris DPRD Sumbar melalui Kepala Bagian (Kabag) Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan (FPP) Ismelda Jenraini yang menyambut kedatangan Komisi I DPRD Jambi mengatakan, DPRD Sumbar secara kelembagaan terus berkomitmen untuk melahirkan komposisi anggaran yang mampu untuk mengakomodasi pembangunan daerah yang maksimal, tentunya dengan pertimbangan kebutuhan masyarakat di daerah.
“Untuk pembahasan Perubahan APBD 2024, DPRD Sumbar menjadi salah satu yang tercepat di Indonesia,” katanya.
Dia mengatakan dalam dalam pelaksanaan fungsi anggaran pada masa sidang ketiga 2023/2024 DPRD Sumbar telah menyelesaikan pembahasan perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUPA PPAS) tahun 2024 dan KUA PPAS tahun 2025 serta Perubahan APBD tahun 2024. Sedangkan RAPBD tahun 2025 akan dibahas oleh anggota DPRD periode 2024-2029.
Kemudian dari sisi pengawasan, DPRD Sumbar telah melakukan fungsi tersebut antara lain terkait pelaksanaan Peraturan Daerah serta Peraturan Gubernur yang menjadi aturan pelaksanaan Perda. Juga melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan berbagai program dan kegiatan OPD yang telah dialokasikan dalam APBD.
Kedatangan Rombongan Komisi I DPRD Jambi dipimpin oleh Hapis Hasbiallah, menurutnya studi banding ke DPRD Sumbar merupakan upaya untuk menguatkan kinerja sesuai Tupoksi, terutama terkait pengawasan dan pengawasan. Apa yang didapatkan dari DPRD Sumbar akan diambil untuk penguatan kinerja sesuai peraturan perundang-undangan.
“Ada beberapa agenda dalam kunjungan kami ke Sumbar. Terutama untuk menggali strategi Sumbar dalam menjalankan fungsi pengawasan dan penganggaran, sehingga nantinya akan berdampak pada peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat,”katanya.
Dia menambahkan, pihaknya ingin menyerap strategi dan pola yang dilakukan Sumbar dalam membahas anggaran, termasuk bagaimana melahirkan komposisi APBD yang memberikan dampak positif kepada ekonomi dan kesejahteraan masyarakat
“Kami berharap dapat mempelajari serta mengadopsi pola dan strategi yang dilakukan oleh Provinsi Sumbar untuk diterapkan di daerah kami nantinya,” lanjutnya.(T)
