PAYAKUMBUH – Praktik korupsi yang terjadi di Pulau Sumatera, sudah diendus Komisi Pemberantasan Korupsi. Dari 10 Provinsi yang ada, 7 gubernurnya pernah ditahan KPK. Kemarin, Aceh yang terbaru.
“Kita berjalan lurus saja, tegakkan hukum, stop korupsi, jika tak jera lalu ditangkap, jangan menyesal,” kata Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Basaria Panjaitan, Rabu (3/7) malam saat dihubungi.
Operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Gubernur Aceh
Irwandi Yusuf bersama seorang Bupati dan 8 orang kroninya Rabu (3/7), membuka mata publik, jika Sumatera, benar-benar sudah digenggam KPK.
Mereka, penyelenggara negara dan daerah yang suka korup, baik secara terang-terangan ataupun hanya menerima senang, siap-siap saja berurusan dengan komisi anti rasuah.
Belajar dari banyaknya perkara kepala daerah, pejabat legislatif dan penyelenggara Pemerintahan Daerah berurusan dengan KPK, ternyata rata-rata disebabkan oleh komitmen fee.
Komitmen fee, sering dilangsungkan untuk menjalankan proyek. Tidak peduli nilainya, setiap proyek yang dikerjakan pengusaha, diduga amat jarang tidak ada uang pelicin. Ini mirip angin, terasa tapi tak terlihat wujudnya. Di banyak daerah, diduga masih berlangsung.
Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan memastikan, akan menindak setiap praktik rasuah di Tanah Air.
Basaria menyebut, diduga sebelumnya telah terjadi transaksi yang melibatkan penyelenggara negara di tingkat provinsi dan salah satu kabupaten di Aceh.
“Sejumlah uang ratusan juta rupiah diamankan. Diduga merupakan bagian dari realisasi komitmen fee sebelumnya,” ulas Basaria Panjaitan.
Praktik kasus korupsi sekaitan fee proyek, memang banyak yang membuat Kepala Daerah terjebak. Termasuk dari pihak legislatif dan pengusaha.
Sebelumnya, KPK meminta untuk seluruh penyelenggara daerah, melaporkan gratifikasi yang diterima. Ini tidak perlu takut, sepanjang tidak menikmati uang dari cara yang tidak baik. “Tidak perlu takut, sepanjang benar-benar menolak gratifikasi,” sebut Basaria, belum lama ini. (bayu)
