DHARMASRAYA – Belasan kaum perempuan lintas partai yang tergabung dalam Dewan Pengurus Cabang (DPC) Kaukus Perempuan Politik Indonesia ( KPPI) berkumpul di Sekretariat Partai Hanura di Jalan Lintas Sumatera, Kilometer 2 Sungai Dareh, Kecamatan Pulau Punjung, Dharmasraya, Rabu (14/9/2022).
Dalam pertemuan tersebut mereka berdiskusi sehubungan bagaimana perempuan- perempuan lebih mampu berjuang didunia politik.
Pada kesempatan itu mereka juga membentuk Panitia Muscab DPC KPPI yang bakal dilangsungkan dalam waktu dekat ini.
Ketua Panitia Dewi Sartika, mengatakan, salah satu wujud KPPI adalah mendorong partisipasi perempuan secara nyata dalam pembangunan, termasuk partisipasi pengambilan keputusan di bidang politik.
“Kaukus Perempuan Politik Indonesia siap bersinergi dengan Pemerintah dan semua pihak untuk mendorong peran perempuan yang lebih besar dalam politik,” pungkasnya.
Sementara itu Anggota KPPI, Yulizar Fitri menyebutkan, dizaman berkemajuan saat ini masih banyak perempuan yang takut masuk dalam organisasi politik. Kedepanya pengurus Dewan Pimpinan Cabang KPPI Dharmasraya bakal membuat gebrakan baru, salah satunya meningkatkan keterwakilan perempuan di legsilatif.
“Kaukus Perempuan Politik Indonesia mempunyai tanggung jawab dalam memenuhi proporsi perempuan 30 persen di parlemen. Kami akan mendorong perwakilan masyarakat secara khsusus kaum perempuan, dengan kualitas dan integritas yang baik di parlemen,” pungkasnya.
Kemudian Ketua DPC Hanura Dharmasraya, Rijal Imami, mengatakan pihaknya sangat mendukung KPPI untuk mewujudkan politik menjadi keterbiaasaan bagi perempuan.
“Melalui Kaukus Perempuan Politik Indonesia pada hari ini, Rabu (14/8/2022) sudah memulainya dengan digagasnya lintas partai. Saya tengok hampir semua partai politik peserta pemilu 2019 hadir pada hari ini, berarti kesetaraan para perempuan politik sudah terlaksana,” terangnya.
Menurutnya, mengingat kondisi geografis Dharmasraya, alangkah baiknya kalau KPPI memiliki struktur yang memenuhi keterwakilan wilayah, lengkap di 11 kecamatan dan 52 Nagari di Dharmasraya. Dengan demikian kesadaran akan kebutuhan perwakilan perempuan dalam kancah politik di pahami oleh semua perempauan di semua pelosok daerah.
“Kemudian lintas struktural untuk meminamilisir citra eksklusif sehingga semua jenjang struktur lintas partai politik tidak merasa bahwa KPPI hanya milik orang-orang tertentu yang merupakan elit partai politik, desentralisasikan saja, sebarkan susunan dan kegiatan-kegiatan di semua jenjang struktural partai politik. Sehingga tercipta keterbiasaan dengan partisipasi yang setara dalam KPPI di Dharmasraya,” pungkasnya. (roni)
