PADANG – Salah satu pilar utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan benar adalah keterbukaan informasi publik. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 28 F Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur bahwa hak publik untuk memperoleh informasi merupakan salah satu hak asasi manusia yang penting. Semakin terbuka penyelenggaraan negara, semakin mudah pula pertanggungjawaban atas kebijakan dan pengelolaan pemerintahan.
Demikian ditegaskan Ketua Komisi Informasi Sumbar Musfi Yendra saat acara peluncuran Monitoring dan Evaluasi (Monev) tahun 2024. Acara ini dihelat di ZHM Premiere Hotel Padang pada hari Senin (24/6), dengan dihadiri oleh berbagai pihak terkait.
Dijelaskan, UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) menjadi dasar hukum yang penting untuk memastikan akses publik terhadap informasi. Namun, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan seperti budaya kerahasiaan yang kuat di beberapa badan publik, kurangnya kesadaran pemimpin terhadap pentingnya keterbukaan informasi, serta keterbatasan anggaran dan dukungan untuk pengelolaan informasi publik.
“Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat periode 2024-2028, yang baru berusia lima bulan, memiliki visi besar untuk mewujudkan Badan Publik Informatif di Sumatera Barat. Visi ini menjadi landasan bagi para komisioner dalam empat tahun ke depan untuk mempercepat transformasi badan publik menuju kebijakan yang lebih terbuka dan akuntabel,” ujarnya.
Tantangan ini diakui oleh Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat, yang menetapkan visi tersebut menjadi platform utama dalam agenda mereka. Terdapat lima misi utama yang dijalankan, termasuk program kerja yang luas dan pendampingan di 19 kabupaten/kota untuk memastikan efektivitas implementasi.
Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah dalam sambutannya pada acara peluncuran Monitoring dan Evaluasi (Monev) 2024, menegaskan komitmen penuhnya untuk mendukung upaya KI Sumatera Barat dalam memberikan pendampingan yang konsisten kepada badan publik.
“Kita harus berusaha keras untuk meningkatkan jumlah badan publik yang informatif di Sumatera Barat,” ujarnya.
Dalam pelaksanaan Monev tahun ini, fokus utama adalah pada evaluasi badan publik dalam mematuhi standar keterbukaan informasi publik. Data dari Monev tahun sebelumnya menunjukkan bahwa dari total 51 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, hanya 3 yang telah memenuhi kriteria informatif. Angka yang serupa juga terlihat pada tingkat kabupaten/kota dan berbagai lembaga lainnya di provinsi ini.
Selain itu, pada acara ini dilakukan beberapa kegiatan penting seperti peluncuran e-Monev 2024 oleh Gubernur Sumatera Barat, penandatanganan Pakta Integritas Keterbukaan Informasi Publik dengan berbagai pimpinan daerah, dan penandatanganan kerjasama dengan Badan Publik seperti BPS Provinsi Sumatera Barat dan Politeknik Negeri Padang. Ini semua merupakan langkah konkret dalam mendukung visi untuk menciptakan Badan Publik Informatif di Sumatera Barat.
Acara ini diharapkan membawa berkah dan memberikan manfaat besar dalam menjalankan tugas-tugas yang berkaitan dengan keterbukaan informasi publik di Sumatera Barat. (*)
