PADANG – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Sumatera Barat (Sumbar) menggelar media gathering dan buka puasa bersama, Minggu (16/3) di Tede Coffe, Ulak Karang.
Selain menjalin silaturahmi dengan media, kegiatan ini juga untuk memperkuat sinergi dalam mendukung program pemerintah provinsi, terutama soal kebijakan efisiensi anggaran.
Ketua Dewan Penasihat DPW LDII Sumbar, Afrizal Yaman pada kesempatan itu mengatakan, media memiliki peran strategis dalam membangun pemahaman publik terkait kebijakan pemerintah, termasuk efisiensi anggaran yang telah diinstruksikan oleh Presiden Prabowo.
“Efisiensi anggaran, sejalan dengan pola orang Minangkabau. Pola hidup hemat, tapi tetap mengedepankan produktivitas,” kata Afrizal.
Diskusi dalam media gathering ini menyoroti berbagai upaya pemerintah provinsi dalam mengoptimalkan anggaran untuk pembangunan daerah.
Mengutip berbagai media, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sumbar menyebutkan bahwa dana yang dipotong sebagai respons terhadap kebijakan efisiensi anggaran telah mencapai lebih dari Rp.140 miliar.
“Meskipun efisiensi telah dilakukan, janji percepatan pembangunan oleh gubernur, seperti penuntasan Tol Padang-Pekanbaru dan Fly Over Sitinjau Lauik, perlu mendapat dukungan penuh karena akan berdampak langsung pada peningkatan produktivitas masyarakat Sumbar,” jelas Afrizal.
Terkait efisiensi, ia mendorong masyarakat memanfaatkan momentum Ramadan untuk berhemat dan meningkatkan kepedulian sosial di tengah dampak kebijakan efisiensi yang berujung pada pemutusan hubungan kerja. Keluarga yang mampu diharapkan membantu keluarga yang ekonominya kurang stabil.
“Dalam kondisi seperti ini, masyarakat harus mampu hidup sederhana. Efisien namun tetap bekerja keras. Ini adalah konsep muzhid-mujhid dalam Islam, yakni tidak berlebihan atau terlalu prihatin dengan kondisi, tetapi tetap berusaha mencari peluang,” ujarnya.
Selain itu, dalam media gathering ini, LDII Sumbar menyoroti pentingnya pengembangan sektor pertanian yang tetap mendapatkan alokasi anggaran 10 persen dari pemerintah, peningkatan kualitas pendidikan, pembentukan Nagari Creative Hub, serta penguatan sektor UMKM.
Selanjutnya, Wakil Ketua DPW LDII Sumbar, Bayu Perdana Putra menegaskan dukungan terhadap Pemerintah Sumatera Barat dalam meminimalkan dampak efisiensi anggaran. Ia menjelaskan bahwa pemerintah perlu transparan dan terbuka terhadap kritik serta masukan guna membangun kepercayaan publik.
“Dalam kondisi krisis, komunikasi publik harus diperkuat agar masyarakat memahami kondisi keuangan daerah dan tidak terjadi keresahan sosial,” ujarnya.
