PADANG – Sebanyak lima kepala daerah yang wilayahnya termasuk dalam rencana jalan Tol Padang – Pekanbaru, trase Sicincin – Bukittinggi menyatakan komitmen dan dukungannya untuk melakukan percepatan pembebasan lahan Tol trase tersebut.
Komitmen tersebut terungkap saat rapat koordinasi yang dipimpin Wakil Gubernur Sumatera Barat Audy Joinaldy dengan bupati dan wali kota terkait di VIP Room Bandara Internasional Minangkabau, Padang Pariaman, Kamis (16/05/2024).
Dalam pemaparannya, Wagub menyampaikan pentingnya komitmen bersama percepatan pembebasan lahan dalam rangka meyakinkan pemerintah pusat untuk melanjutkan proses pembangunan Tol di Sumbar, khususnya trase Sicincin – Bukittinggi.
Trase Sicincin – Bukittinggi ini menurut wagub yang juga Ketua Percepatan Pembebasan Lahan Tol, lebih diutamakan dibandingkan trase Payakumbuh – Pangkalan, karena nilai ekonomisnya lebih tinggi.
“Saat bertemu dengan dirjen dan direktur Kemen PUPR kami mengusulkan agar trase Sicincin-Bukittinggi dibangun terlebih dahulu. Kalau Padang-Sicincin tanahnya sudah 99,9 persen, fisik 62 persen, artinya sudah selesai. Jadi lebih elok melanjutkan ke Sicincin-Bukittinggi,” ujarnya.
“Tol ini adalah satu solusi bagi Sumbar, dari segi logistik, solusi kemacetan, solusi waktu, keamanan transportasi dan perekonomian Sumbar. Jadi kami mohon dukungan sepenuhnya dari bupati/wali kota agar tidak ada penolakan masyarakat,” harapnya.
“Apalagi ini ganti untung, bukan lahan saja, tanaman padi bahkan dibayar 6x panen, tanaman, bangunan, pagar, dan lainnya diganti,” tegasnya.
Bupati Padang Pariaman dan Agam mengapresiasi upaya Pemprov untuk penyelesaian jalan Tol dan yakin lanjutan pembangunan ke Bukittinggi tidak banyak kendala karena mayoritas melewati perbukitan, hutan dan lahan.
Sementara Pj Wali Kota Padang Panjang meminta ada exit tol di kota tersebut.
Wagub Audy menyebut pihaknya akan segera menyiapkan surat komitmen bersama yang akan ditandatangani kepala daerah untuk dikirim ke pusat.
Hadir juga Kadis Perkimtan Sumbar, sekda kabupaten/kota, para camat, dan wali nagari terkait. (mat)
