PADANG – Sekitar 50 mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi BEM Sumatera Barat mendatangi Kantor DPRD Provinsi Sumbar, Jumat (27/10).
Kedatangan mahasiswa ini ingin menyampaikan aspirasi mereka terkait kepemimpinan Presiden Joko Widodo selama 9 tahun ini.
Menurut mereka, di kepemimpinan Jokowi demokrasi dinilai telah dikebiri, kemudian juga banyak juga hak masyarakat yang dirampas, contohnya konflik agraria yang terjadi di beberapa kawasan di Indonesia. Selain itu mereka juga menyinggung soal UU Cipta Kerja yang dinilai tidak pro rakyat.
Dalam aksinya, puluhan mahasiswa ini ingin bertemu Ketua DPRD Sumbar Supardi untuk menyampaikan sejumlah aspirasinya tersebut. Namun karena ketua DPRD tidak di tempat, dua anggota DPRD Sumbar, Evi Yandri Rajo Budiman bersama Nurfirmanwansyah menemui mahasiswa.
Kehadiran dua anggota DPRD ini tidak digubris mahasiswa, karena mereka tetap bersikukuh ingin bertemu Ketua DPRD Sumbar untuk menyampaikan aspirasinya.
“Kami hanya ingin bertemu dengan ketua DPRD Sumbar untuk menyampaikan aspirasi kami, minimal wakil ketua, tidak mau dengan anggota DPRD Sumbar,” kata koordinator aksi.
Nurfirmanwansyah mengatakan kepada mahasiswa bahwa saat ini ketua DPRD Sumbar sedang bertugas keluar daerah dan meminta aspirasinya disampaikan saja, nanti akan diteruskan kepada ketua DPRD Sumbar.
“Aspirasi adik-adik sampaikan saja apa yang mau dituntut, nanti akan kami teruskan kepada ketua DPRD Sumbar, karena kebetulan hari ini ketua sedang tugas luar daerah,” ujar Nurfirmanwansyah.
Namun, para mahasiswa tersebut tetap menolak dan bersikeras untuk bertemu dengan ketua DPRD Sumbar.
Karena merasa tidak dibutuhkan, Evi Yandri dan Nurfirmanwansyah akhirnya pergi meninggalkan para mahasiswa dan kembali masuk ke kantor melanjutkan rapat yang sengaja ditinggalkan demi menemui mahasiswa yang berunjuk rasa. Tak lama kemudian puluhan mahasiswa ini membubarkan diri. (w)
