PADANG – Ketua Komisi IV DPRD Kota Padang, Maidestal Hari Mahesa menyampaikan tidak perlu peraturan daerah (perda) tentang pengamanan wisata dibuat oleh pemerintah kota padang saat ini, jika semua stake holder terlibat didalamnya.
Pemerintah Kota melalui Disbudpar bersama seluruh stake holder yang mencakup RT, RW, LPM, Lurah dan Masyarakat harus seiya sekata dan kompak dalam pengelolaan wisata, supaya keamanan dapat terlihat hendaknya serta hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi lagi.
Ia berargumen, adanya perilaku preman yang melakukan penyanderaan terhadap 3 pegawai Disbuspar yang bertugas digerbang masuk wisata pantai air manis, pemko padang bersama instansi terkait tidak mengintropeksi diri terhadap kejadian ini. Apa yang kurang dari pemko selama ini tidak diketahuinya.
Ia melihat pemko bersama Disbudpar hanya melakukan penekanan kepada masyarakat sekitar, sehingga perselisihan terjadi secara terus menerus. Pemko melalui Disbudpar seharusnya melakukan pendekatan persuasif. Supaya kenyamanan dapat terwujud dikawasan tersebut serta dengan ke ikutsertaan seluruh stake holder perselisihan tidak terjadi lagi di kemudian hari.
” Pemko Padang bersama Disbudpar harus tempel warga sekitar dengan pendekatan persuasif,” kata Esa, Rabu (21/3).
Ia menduga selama ini pemko padang dibawah instansi Disbudpar main tekan atau bagak dalam mengambil kebijakan dan keputusan, sehingga hal-hal yang tidak diinginkan selama ini terjadi, sekarang terlihat.
Ia meminta pemko padang melalui Disbudpar untuk merangkul semua stake holder secara bersama. Jangan bersikeras saja pemko melalui Disbudpar dalam segala persoalan.
“Ajak dan dudukan secara bersama, supaya perselisihan tidak terjadi lagi serta objek wisata yang aman dan nyaman serta ramai dikunjungi pengunjung dapat terlihat, sebut kader PPP ini.
Kemudian, evaluasi kinerja harus dilakukan secara berkala. Supaya apa yang masih kurang dapat terpenuhi secara bertahap serta kekurangan yang ada tidak menjadi kendala dalam perjalanan suatu program yang sudah ada.
” Pihaknya bersama anggota komisi IV DPRD lainnya siap melakukan pengawasan serta duduk bersama dengan Disbudpar terkait persoalan yang terbentur, tujuannya agar ini tuntas dengan sesegeranya dan perselisihan tidak terlihat lagi dikemudian hari, “pungkas Ketua DPC PPP Kota Padang ini.(bambang)
