BATUSANGKAR – Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Tanah Datar bersama 15 kabupaten/kota di Indonesia diresmikan Menteri Pendayagunaan Apartur Negara dan Reformasi Birokrasi (Men PAN RB).
Dikutip dari rellis Prokopim Sekdakab, Bupati Eka Putra menandatangani prasasti digital peresmian dari Jakarta disaksikan Menteri PAN RB Abdullah Azwar Anas di Sheraton Hotel Jakarta Selatan kemarin.
Saat itu, Bupati Eka Putra didampingi Asisten Administrasi Umum Jasrinaldi, Kadis PMTSP Syofa Nova Budianto dan Kabag Prokopim Dedi Tri Widono selepas peresmian menyampaikan, pembangunan MPP sebagai komitmen untuk peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat Tanah Datar.
“Sebelumnya pelayan kita melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu, alhamdulillah, setelah diresmikan fisik bangunan pada 24 Januari 2024 lalu dan diresmikan sekarang oleh Menpan RB, maka status pelayanan kita meningkat menjadi MPP,” katanya.
Dikatakan, gedung MPP yang bertingkat 2 tersebut memiliki 15 gerai dengan 104 jenis layanan untuk masyarakat dari 7 Organisasi Perangkat Daerah (OPD), 4 Instansi Vertikal, 1 Lembaga Keuangan, 1 Perumda dan 1 lembaga Pemprov Sumbar.
“Sebanyak 15 gerai itu ada mulai dari Dinas PMPTSP, Dinas Nakerin, Dukcapil, Dinas Perkim LH, Dinas PU PR dan Pertanahan, Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan serta Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah. Kemudian Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri, DJP atau pajak, Polres Tanah Datar, Samsat, Bank Nagari dan PDAM Tirta Alami Batusangkar,” terangnya.
Ia mengatakan dengan adanya MPP diharapkan semakin mampu memberikan berbagai pelayanan terbaik kepada masyarakat yang membutuhkan.
“Di dalam MPP berbagai gerai pelayanan siap melayani berbagai kebutuhan masyarakat dalam satu lokasi, sehingga tentu hal ini sangat memudahkan masyarakat. Insya Allah, ke depan akan terus ditambah dan ditingkatkan lagi gerai-gerai lainnya, dengan memanfaatkan perkembangan teknologi digital atau online,” tandasnya.
Menpan RB Abdullah Azwar Anas menyampaikan apresiasi kepada bupati dan walikota yang telah hadir untuk melakukan penandatanganan peresmian Mal Pelayanan Publik dan Mal Pelayanan Publik Digital.
“Ujung dari birokrasi adalah pelayanan. Oleh karena itu, kunci penyelenggaraan MPP adalah komitmen, kerja sama, integrasi, serta kinerja dan kualitas pelayanan.,” ujar Menpan RB.
Menpan Abdullah juga berpesan kepada seluruh Bupati dan Walikota untuk dapat melakukan survei kepada publik melalui lembaga survei terhadap kepuasan terhadap MPP.
“Mudah-mudahan kedepannya status ke-15 Mal Pelayanan Publik yang kita resmikan ini tidak turun menjadi pelayanan terpadu satu pintu . Karena harapan kami ke depan Mal Pelayanan Publik dapat berfungsi dengan baik, karena itu Saya minta kepada Bupati dan Wali Kota untuk melakukan survei kepuasan publik setiap enam bulan sekali,” ujarnya. (ydi)
