PASAMAN – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pasaman mengadakan rapat koordinasi terkait pembersihan Alat Peraga Kampanye (APK) menjelang masa tenang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024 di aula Arumas Hotel Lubuk Sikaping, Sabtu(23/11).
“Perlu diketahui bersama, bahwa tujuan rapat koordinasi adalah memastikan dan menegaskan kepada semua pihak untuk memahami aturan terkait pembersihan APK, karena memasuki tahapan masa tenang 24 hingga 26 November 2024,” jelas Kadiv SP3 SDM KPU Pasaman, Yansuardi.
KPU Pasaman mengajukan usulan mekanisme pembersihan APK, pada hari pertama dilakukan oleh badan adhoc PPK dan PPS yang didampingi Panwascam dan PKD, sesuai dengan aturan pengawasan kampanye. Serta, dilakukan langsung oleh tim kampanye ataupun pendukung masing-masing paslon. Di hari selanjutnya, KPU Pasaman bersama tim kabupaten melakukan penyisiran di sepanjang jalan utama, dalam rangka pembersihan APK.
Berdasarkan PKPU Nomor 13 Tahun 2024 tentang kampanye pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota, disebutkan dalam pasal 39 ayat 4 pembersihan alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh pasangan calon, partai politik peserta pemilu atau gabungan partai politik peserta pemilu, dan/atau tim kampanye.
KPU Pasaman menegaskan bahwa pada masa tenang, tidak boleh ada APK yang tersisa, baik di media sosial maupun di lapangan, tepi jalan dan tempat lainnya,” tegas Yansuardi.
Lebih lanjut Uncu Yansuardi mengajak, sticker di kendaraan roda empat serta bahan kampanye lainnya bisa dibersihkan oleh tim Paslon beserta pendukung.
Selain membahas teknis pembersihan APK, Yansuardi juga mengimbau pendukung paslon dan masyarakat Pasaman untuk ikut membantu membersihkan APK, serta senantiasa menjaga keamanan dan ketertiban selama masa tenang Pilkada 2024.
Masa tenang Pilkada adalah waktu penting untuk menciptakan suasana yang kondusif sebelum pemungutan suara pada 27 November 2024. KPU Pasaman berharap seluruh pihak mematuhi aturan demi keberlangsungan Pilkada yang bermartabat, damai dan demokratis. (519)