PADANG – Ketua PWI Sumatera Barat, Heranof Firdaus mengharapkan masyarakat tidak cepat menerima apa yang terjadi berupa gejolak. Masyarakat hendaknya bisa menahan diri dan tidak mudah terpancing dengan isu-isu atau imbauan justru akan memecah belah persatuan.
Dia mengatakan, saat ini ada istilah people power, atau audit forensik IT KPU, atau istilah macam-macam yang ujungnya justru menimbulkan konflik.
“Masyarakat diimbau agar tidak mudah terpancing dengan lontaran-lontaran para elit politik. Lontaran para elit politik itu karena menyikapi keadaan, sedangkan keadaan itu terus berubah,” katanya.
Bagi masyarakat Sumatera Barat tidak ada istilah people power itu. “Masyarakat Sumbar tidak mengenal perilaku-perilaku yang mengesampingkan akal sehat. Selama ini kita tahu masyarakat Sumbar menjunjung tinggi akal sehat,” katanya.
Dia menilai masyarakat Sumbar mendukung salah satu calon tidak terlalu fanatik. Setelah mereka menyalurkan hak politiknya di pemilu, lalu setelah itu mereka asyik dengan dunianya lagi.
“Bagi yang berdagang, kembali berdagang. Pembicaraan politik, hanya sebatas ota di lapau-lapau. Kita tahu, Sumbar sudah memberikan suaranya sebagian besar ke Prabowo, dan sebagian lainnya ke Jokowi. Lantas mereka kembali ke dunia masing-masing,” katanya.
Dia menyatakan, masyarakat Sumatera Barat sudah terbiasa dengan perbedaan pilihan. “Kalau sudah menjatuhkan pilihan mereka sudah tenang saja lagi, mau kalah atau menang, itu urusan belakangan,” ujarnya.
Pengamat politik dari Universitas Andalas, Asrinaldi menegaskan, negara ini sudah punya mekanisme dalam menyelesaikan sengketa pemilu, kalau memang ada masalah pidana dan administratif.
Menurutnya, people power jelas inkonstitusional dan tidak demokratis karena bisa menimbulkan konflik horizontal dan anarkis.
“People power jelas inkonstitusional dan tidak demokratis karena bisa menimbulkan konflik horisontal dan anarkis. Jelas ini tidak bijak,” pungkasnya.(bambang)
