PADANG – Ketua DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Padang, Megri Fernando menyayangkan masih ada pihak-pihak yang mengatasnamakan pengurus KNPI di luar kepengurusan yang dipimpinnya.
“Persoalan dualisme atau apa lah namanya dari tingkat pusat hingga daerah itu kan sudah selesai. Tegas dan jelas Ketua DPP KNPI itu Muhammad Ryano Panjaitan. Di Sumatera Barat diketuai Nanda Satria. Kami di Padang. Kalau ada yang mengatasnamakan KNPI selain dari itu kami tidak bertanggung jawab,” katanya, Jumat (9/9).
Kepengurusan ini memiliki legalitas yang jelas dari negara dengan SK Menkumham. Bahkan sudah keluar HAKI-nya. “Hak penggunaan merek dan logo yang kita tahu kalau ada yang menggunakannya secara ilegal bisa ada sanksinya,” tutur Megri
Ton, kepengurusan yang dipimpinnya secara ranjinya jelas dari para senior yaitu Fadly Amran, Andre Algamar dan lainnya. “Ini Perlu saya tegaskan, karena kepengurusan KNPI Padang itu ada ratusan orang. Tempat berhimpunnya OKP-OKP yang ada. Tiap sebentar saya dihubungi mereka, termasuk senior-senior KNPI untuk menjelaskan ini semua. Biar clear,” tuturnya.
Megri juga menegaskan, pihaknya menghargai bahkan mendorong elemen-elemen yang ada untuk menyampaikan kritik dan saran terhadap lembaga-lembaga pemerintah yang ada, terutama pemerintah kota. Tetapi disampaikan secara elegan dan intelektual serta berdasarkan dasar dan solusi yang jelas. “Tidak dengan mencatut nama organisasi lain,” tegasnya.
Pihaknya pun tak menapik masih banyak persoalan di tengah-tengah masyarakat yang membutuhkan perhatian dan dorongan pemuda untuk penyelesaiannya. “Kami terus bergerak untuk ini. KNPI akan selalu did epan mengawal kebijakan Pemko Padang dan akan selalu menyampaikan aspirasi masyarakat ke Pemko Padang. Kita dukung setiap kebijakan Pemko demi kemajuan Kota Padang dan tentu juga akan berikan masukan,” ulas Megri.
Soal polemik ribuan guru honorer yang lulus tes passing grade untuk diangkat jadi PPPK misalnya. “Dari perkembangan yang ada, kami mengkomunikasikannya dengan Walikota Padang. Dari komunikasi itu, walikota bersama perangkatnya menyatakan tengah mengkonsultasikannya degangan Kemenpan RB dalam penyelesaian masalahnya. Kami menunggu ini, dan sudah meminta Pemko untuk segera menyelesaikannya agar ada solusi terbaik,” tuturnya.
Begitu pula dengan persoalan-persoalan lain, termasuk kelangsuhan usaha pedagang kecil, infrastruktur, kemajuan wisata dan seterusnya untuk kemajuan masyarakat kota. (mad)
