Malah kata Yusnadewi, BPK RI tengah mendorong pemerintahan kota dan kabupaten supaya LHPnya disampaikan lewat media massa ke masyarakat.
“LHP BPK itu bukan prestasi tapi kewajiban bagi pemerintahan yang bersih. Kita dorong pemerintahan di kota dan kabupaten maupun Sumbar untuk mengumumkan hasil LHP itu di media massa,”ujar Yusnadewi. (mbeng)