JAKARTA-Anggota Komisi VI DPR, Hj. Nevi Zuairina meminta pembentukan holding ultra mikro (UMi) harus bisa menekan seminimal mungkin aktivitas rentenir di masyarakat.
“Sekaligus juga memberi harapan sekaligus peluang kepada UMKM untuk berkembang di mana selama ini banyak yang tidak bankable, sehingga sulit mendapat bantuan permodalan,” kata Nevi pada Rapat Kerja komisi VI dengan Wakil Menteri BUMN, Dirut PT BRI Persero, Dirut PT Pegadaian dan Dirut PT Permodalan Nasional Madani (PNM) dengan tema progress perkembangan pembentukan holding Ultra Mikro (UMi) belum lama ini.
Menurut Nevi yang dihubungi, kemarin, dia dan masyarakat di bawah sangat mengharapkan, pembentukan Holding Ultra Mikro dapat memberikan manfaat secara langsung kepada masyarakat sehingga ada peningkatan skala usaha pelaku UMKM.
Selain lebih memudahkan mengakses permodalan, juga adanya fasilitas pinjaman dengan suku bunga rendah” tutur Nevi.
Politisi PKS ini menekankan, Holding UMi yang resmi terbentuk 13 September 2022 di Jakarta ini memiliki potensi kuat dalam pemberdayaan masyarakat dan menyediakan pembiayaan yang lebih lengkap dan murah. Kondisi ini mesti tercapai karena merupakan salah satu tujuan dari hadirnya Holding UMi melalui sinergi ketiga BUMN. Melalui co-location jejaring layanan BRI ke depan akan dilengkapi pula dengan loket untuk Pegadaian, maupun pos para account officer (AO) dari PNM Mekaar.
Legislator asal Sumatera Barat ini menerima data dari BRI, usaha ultra mikro yang membutuhkan pendanaan tambahan mencapai 45 juta nasabah pada 2018. Dari jumlah itu, yang sudah tersentuh lembaga keuangan formal baru sekitar 15 juta nasabah.
“Dari jangkauan BRI saja, ada sekitar 30 juta pelaku UMKM yang mesti di dorong permodalannya untuk maju dan berkembang. Dengan berdirinya holding ini diharapkan semakin banyak pelaku usaha ultra mikro yang makin berkembang karena berkesempatan menerima akses permodalan. Mesti ada target, beberapa tahun ke depan pelaku usaha ultra mikro ini bisa naik kelas menjadi pengusaha mikro dan kecil”, tutur Nevi.
Nevi mengharap, dua hingga tiga tahun ke depan sudah mulai muncul hasil pembentukan holding UMi dengan penciptaan lapangan kerja baru dan penyerapan tenaga kerja di daerah.
“Dalam jangka pendek, Kementerian BUMN mesti melakukan sosialisasi secara intensif ke masyarakat atas pembentukan Holding UMi ini. Masyarakat mesti paham merata seluruh Indonesia. Apa UMi ini dan bagaimana mekanismenya sehingga pemahaman masyarakat yang utuh akan UMi termasuk manfaat apa yang dapat diterima oleh masyarakat atas kehadirannya”, tutup Nevi Zuairina.
(*)
