PADANG – Anggota DPRD Padang Helmi Moesim menyayangkan minimnya realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) seperti Dinas Perhubungan (Dishub), Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).
Dia berharap realisasi PAD di penghujung tahun setiap OPD dapat segera dimaksimalkan. Jika tidak, Helmi meminta Walikota Padang mencopot kepala dinas yang tidak bisa bekerja maksimal tersebut.
“Kalau tidak juga naik realisasinya, saya minta digeser kepala dinas yang tidak berpotensi itu,” kata Helmi Moesim kemarin.
Anggota Komisi III bidang Pembangunan ini mengkritik realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terkhususnya Dinas Perhubungan. Target mereka Rp29 miliar akan tetapi saat pembahasan APBD Perubahan antara komisi dengan mitra kerja banyak disorot realisasi hingga September 2019 baru mencapai 29 persen.
“Pada pembahasan Komisi III dan Dinas Perhubungan, banyak disentil serapan anggaran mereka sampai September 2019 ini karena masih 29 persen dari targetnya Rp29 miliar, artinya ini sangat jauh,” beber Politisi Partai Berkarya ini.
Dia mengaku kecewa sehingga kedepan OPD terkait didorong agar realisasi tersebut perlu ditingkatkan. Jika PAD tidak maksimal dan tidak sesuai dengan target, menurut dia, akan berdampak pada pembangunan yang ada di Kota Padang. (bambang)
