PADANG – Ketua Koalisi Padang Bersatu, Wahyu Iramana Putra mengatakan, Kota Padang butuh pemimpin yang mampu menjalin hubungan yang harmonis antara ranah dan rantau.
“Kita merasakan, akhir-akhir hubungan ranah dan rantau itu seakan-akan sudah putus,” ungkapnya ketika berbicara di hadapan masyarakat Padang Selatan saat acara silaturahmi di kantor DPD Partai Golkar Kota Padang, Selasa (1/5).
Acara silaturahmi dengan masyarakat Padang Selatan tersebut dihadiri oleh calon Wakil Walikota Padang nomor urut 1 di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 27 Juni 2018, Desri Ayunda, LPM, RT/RW, Bundo Kanduang dan generasi pemuda.
“Kami dari partai politik merasa riskan melihat kondisi yang ada, dimana pemimpin kota ini tidak lagi menghargai pemimpin sebelumnya dan juga lembaga legislatif,” ujarnya.
Padahal, di lembaga perwakilan rakyat, yang duduk adalah orang-orang pilihan masyarakat melalui proses pemilihan legislatif yang demokratis.
“Terakhir kita dipertontonkan oleh angkuhnya Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Padang yang tidak mau memenuhi undangan dari Komisi IV dan memberikan laporan kepada perwakilan rakyat dengan dalih tidak ada aturan untuk melaporkan ke DPRD,” ungkap Wahyu.
Wahyu menilai Baznas tidak mematuhi aturan yang terdapat pada Undang-undang nomor: 23 tahun 2011 pasal 7 ayat 3 tentang pengelolaan zakat. Padahal, antara PP dan UU dengan Perda Kota Padang nomor:02 tahun 2010 tentang Pengelolaan Zakat tidak bertentangan.
“Ironis, kita lihat sekarang, demi kepentingan, banyak aturan yang dikangkangi, seperti Perwako nomor: 555 tahun 2015. Kita tahu, izin Transmart bertentangan dengan Perda nomor: 4 tahun 2012 tentang RT/RW. Banyak hal yang perlu kita luruskan, karena banyak persoalan yang krusial di pemerintahan daerah ini,” tukuknya.
Menurut Wahyu, masyarakat dibuai oleh pencitraan yang dimainkan oleh lensa, misalnya terkait keberhasilan pembangunan Pasar Raya dan Pantai Padang.
“Keberhasilan pembangunan Pasar Raya dan Pantai Padang bukan instan, bukan setahun dua tahun, tapi memakan waktu yang lama dengan perjuangan berat pemerintahan sebelumnya. Bagaimana walikota waktu itu, Pak Fauzi Bahar menghadang demo untuk membangun Pasar Raya dan Pantai Padang,” ujarnya.
Kini, ulas Wahyu, jasa orang-orang yang berperan besar dalam pembangunan kota ini sebelumnya seakan terlupakan oleh orang yang hanya berperan sebagai penggunting pita. Tujuannya tentu untuk kepentingan politik pencitraan.
“Penataan Pasar Raya, kami yang duduk di DPRD yang lebih paham. Perencanaan sudah dimulai dari walikota sebelumnya, Pak Fauzi Bahar dan Pak Emzalmi waktu itu Sekretaris Kota Padang. Kami anggota dewan pun sepakat dana pembagunan kantor DPRD kita alihkan untuk pembagunan Pasar Raya karena dewan melihat pasar adalah prioritas dengan alasan pasar adalah urat nadi ekonomi masyarakat,” urainya.
