PARIK MALINTANG – Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman diberitakan hanya menganggarkan Rp 800 juta untuk penanganan Covid-19. Hal itu dibantah oleh Kepala Bagian Humas Sekretariat Daerah setempat, Anton Wira Tanjung, Kamis (23/4).
Kepada wartawan, Anton mengatakan itu tidak benar. Pemda setempat justeru menganggarkan jauh lebih besar, yaitu lebih dari Rp75 miliar pada refocusing APBD.
Jelasnya, khusus buat penanganan Covid-19, Pemda Padang Pariaman menanggarkan Rp43,6 milyar dan, itu sudah disusun sejak akhir Maret 2020. Itu pun belum termasuk dari Dana Desa (DD), Baznas dan bantuan masyarakat lainnya.
Lebih jelasnnya, kata Anton, dari Rp 43,6 miliar yang dianggarkan, Rp32,4 miliar sebagai dana reconfusing dan Rp7,4 miliar untuk Bantuan Tidak Terduga (BTT). Kemudia ada pula Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari Danda Desa (DD) sebesar Rp33 miliar.
“Setiap nagari akan kebagian antara Rp200 juta hingga Rp250 juta,” ulas Kabag Humas. Sembari menyebutkan bawah pada tahap awal memang, Pemkab Padang Pariaman baru mencairkan BTT senilai Rp806 juta. Sedang untuk tahap berikutnya akan dicairkan lagi Rp5 miliar buat kegiatan fasilitasi Satgas Penanganan Covid-19.
Anton juga menyebutkan, Pemda setempat juga telah menganggarkan Rp26 miliar untuk pengadaan beras buat 91 ribu jiwa, termasuk tambahan 15 parsen Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dalam masa penanganan Covid-19 selama 3 bulan kedepan.
Menurut Kabag Humas, di luar yang dianggarkan pemerintah daerah juga ada bantuan dari Baznas. April ini saja Baznas telah menyalurkan Rp600 juta dan, ditambah lagi, nanti, menjelang Idul Fitri.
Kemudian, berkat loby bupati, sejumlah perusahaan pun telah ikut berpartisipasi membantu masyarakat yang terkena dampak Covid-19 melalui dana CSR-nya. Antara lain, misalnya PT Angkasa PUra, PT Inti, Utama Karya, Wilmar Group dan Japfa Comfeed.
Bantuan yang disalurkan langsung kepada masyarakat oleh perusahaan-perusahaan tersebut, bila dihitung-hitung bisa mencapai Rp2 miliar.
Sementara menjawab wartawan, Anton mengatakan dokumen fefocusing APBD tersebut sudah dilaporkan kepada Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri pada 13 April 2020 lalu. (darmansyah)
