PADANG – Melalui Surat Keputusan Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Sumatera Barat (Sumbar), nomor 467/HK.01.01/K.SB/11/2023, tertanggal 14 November 2023, membentuk kelompok kerja (Pokja) pengawasan politisasi SARA, politik identitas, informasi Hoax, dan ujaran kebencian, untuk pemilihan umum 2024.
Adapun Pokja dibagi dengan 5 jabatan, yakni pengarah merupakan ketua Bawaslu Alni, SH, M.Kn, dengan tugasnya menyusun kebijakan, memberikan arahan umum pelaksanaan.
Selanjutnya penanggung Jawab merupakan anggota Bawaslu Vifner, SH, MH, dengan tugas, merumuskan dan menyusun kegiatan, juga memberikan arahan materi pelaksanaan.
Juga ada Ketua, yang juga anggota Bawaslu Febrian Barter, S.IP, akan memiliki tugas memberikan arahan dan mekanisme kerja, mengkoordinasikan dengan instansi terkait teknis, serta memfasilitasi terselenggaranya pelaksanaan, juga melaporkan hasil pelaksanaan.
Selain itu, juga dibantu sekretaris yang juga kepala Sekretariat Bawaslu Karnalis Kamaruddin, dengan tugas memfasilitasi dan mengarahkan anggota, terkait segala kegiatan.
Dibantu beberapa anggota, terdiri dari anggota Bawaslu Muhamad Khadafi dan Benny Aziz, juga kabag serta staf, Kepolisian dari Reserse serta Intel, Kominfo, KPI, tidak tertinggal beberapa organisasi jurnalis seperti Rio Johanes dari IJTI, H. M. Khudri utusan PWI dan wartawan aliran keras Novrianto, SP merupakan penasehat JPS.
Dalam arahannya pada Pokja, Vifner meminta agar semua bisa melaksanakan tugas dalam mengantisipasi terjadinya isu negatif, Hoax, politik identitas dan ujaran kebencian, sehingga bisa menciptakan pemilu bermartabat, damai dan berkualitas.
“Kita harus melakukan kolaborasi dari berbagai lembaga, baik Kepolisian, KPI, Kominfo dan juga Jurnalis, sehingga dapat mengantisipasi dan menekan kampanye hoax, sara, ujaran kebencian dan politik identitas guna menciptakan pemilu bermartabat dan berkualitas,” papar Vifner.
Hal senada juga dikenal katakan Muhammad Khadafi, dimana sampai saat ini sudah ada beberapa terpantau pelanggaran isu negatif, hoax, identitas dan juga ujaran kebencian.
“Kita melihat sudah ada di beberapa media sosial yang melakukan kampanye hoax, sara, politik identitas juga ujaran kebencian, kedepannya agar kita bisa menekan ini tidak ada lagi, sehingga kondusifitas pra dan pasca pemilu tetap terjaga,” tutur Khadafi.
Lebih ditegaskan Ketua Bawaslu Alni, meminta agar Pokja bisa bekerja optimal, berdasarkan lembaga masing-masing, dan terus berkordinasi sesama anggota Pokja, sehingga bisa bekerja optimal dan menghasilkan pemilu terbaik.
“Kita yakin dengan kerjasama antara pimpinan dan anggota Pokja, maka kedepan bisa lebih mengantisipasi berita bohong dan lain sebagainya,” tegas.
Rapat Pokja juga diisi dengan diskusi, dimana peserta memberikan berbagai masukan, guna menciptakan pemilu terbebas dari hoak serta isu negatif, sehingga negri ini tetap kondusif. (*)
