PADANG – Kebijakan pemerintah yang memberikan subsidi minyak goreng tepat sasaran yang dikeluarkan Kementerian Perdagangan, didukung penuh oleh para tokoh di Sumbar.
Dukungan itu dinyatakan oleh Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Padang, Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumbar dan Rektor Universitas Negeri Padang (UNP).
“Dengan ditetapkannya harga minyak goreng Rp14 ribu per liter dalam bentuk curah, dengan pemberian subsidi kepada masyarakat, saya rasa itu cukup bijaksana,” kata Ketua LKAAM Sumbar, Fauzi Bahar, Jumat (18/3).
Fauzi Bahar mengatakan, apa yang dilakukan oleh Menko Ekuin, Airlangga Hartanto, terkait harga minyak goreng ini, akan memudahkan masyarakat yang kurang mampu untuk mendapatkan minyak goreng.
“Dengan aturan tersebut, masyarakat bisa pilih beli yang curah atau kemasan. Yang curah harganya Rp14 ribu, yang kemasan tidak dibatasi harganya,” ujar Fauzi Bahar.
Dia menyarankan agar masyarakat membeli minyak goreng yang murah tapi kualitas yang sama bagus dengan kemasan.
“Dari keputusan ini hendaknya masyarakat bisa pertimbangkan, mau beli yang kemasan maupun curah. Tapi yang curah kualitasnya juga sama. Ini perhatian pemerintah kepada rakyat, kepada kita semua. Atas nama ketua LKAAM Sumbar, saya menyambut baik kebijaksanaan pemerintah,” katanya.
Sementara itu, Ketua MUI Padang, Japeri Jarab, mengimbau masyarakat agar tidak takut, tidak panik, tidak resah, terhadap minyak goreng yang akhir-akhir ini ramai diperbincangkan.
“Ternyata pemerintah sangat tinggi perhatiannya pada persoalan ini, dengan kebijakan yang telah dikeluarkan pemerintah sangat membantu masyarakat,” kata Japeri.
Japeri mengatakan, pertama pemerintah menetapkan harga tertinggi (HET) Rp14 ribu untuk per liter minyak goreng, kemudian juga ada kebijakan kedua mengembalikan kepada minyak goreng curah.
“Ketiga memberikan subsidi, artinya apa, pemerintah bertindak cepat agar masyarakat bisa terlayani, bisa tenang, bisa melaksanakan aktivitasnya sehari-hari sehingga minya goreng tidak menjadi penghalang untuk aktivitas,” ujar Japeri.
Dikatakan, pastinya pemerintah akan membuat kebijakan yang melayani masyarakat dengan baik da tetap mementingkan kepentingan rakyat.
