PAINAN-Pasangan kandidat Bupati dan Wabup Pesisir Selatan, Hendrajoni-Risnaldi Ibrahim yang disingkat dengan HJ-RI jika terpilih jadi bupati periode 2024-2029, dia bersama pasangannya berkomitmen menaikkan kembali dana TPP (Tunjangan Perbaikan Penghasilan) yang diterima PNS/ASN di daerahnya.
“Dana TPP yang telah saya naikkan saat menjadi bupati, diturunkan oleh pengganti saya Saudara RA (Rusma Yul Anwar), karena pada waktu itu negara kita sedang pendemi Covid-19. Seluruh mata anggaran APBD direfokusing. Untuk membiayai pemberantasan pendemi Covid-19 itu. Kini Covid -19 telah lenyap, maka kita akan coba naikkan kembali, tentunya jika nanti kami terpilih,” kata Hendrajoni.
Menurut Hendrajoni, dana TPP itu bisa dinaikkan kembali dan harus disesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan mendapat persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri.
Begitu juga dengan pengangkatan tenaga honorer. Seluruh tenaga honorer yang terdata pada BKN harus diangkat jadi tenaga PPPK.
“Kenapa ketika anda jadi bupati dulu tidak ada pengangkatan tenaga honorer jadi P3K?”
Dijawab oleh Hendrajoni karena di saat itu belum keluar UU terkait pengangkatan tenaga honorer ini.”Pengangkatan tenaga P3K merupakan amanat UU. Siapapun bupatinya harus melaksanakan. Jadi pengangkatan P3K bukanlah kebijakan kepala daerah ,” ungkapnya.
Menurut Hendrajoni, terhadap tenaga honor yang belum terdata di BKN sesuai aturan tetap dipekerjakan sebagai tenaga honor. Mereka tidak diberhentikan dan status tenaga honor ini apakah diangkat atau tidak, menunggu aturan lebih lanjut dari negara.
Pemerintahan HJ-RI juga berkomitmen mendorong bertumbuh UMKM dengan membuat fasilitas Plaza UMKM dan plaza KUR.
“Kami nanti akan memfasilitasi masyarakat mendapatkan modal usahanya.dan memberikan NIB (Nomor Induk Berusaha) sehingga masyarakat punya legalitas usaha dan sebagai dasar untuk mempermudah mendapatkan modal usaha dari pihak bank, ” beber Hendrajoni.
Menurut dia, dengan demikian diharapkan setiap satu KK satu usaha satu NIB. Maju bersama dalam kelompok kelompok usaha masyarakat dan bekerja sama dengan BMUD nantinya.
Terkait dengan program sosial masyarakat, pemerintahan HJ-RI berusaha memberikan jaminan kesehatan masyarakat melalui BPJS dengan Pencapaian layanan kesehatan universal (UHC) 99%, yang sekarang baru mencapai 84% terjamin gratis.
Bagi yang belum terjamin kesehatannya maka berobat dapat menggunakan KTP di puskesmas tidak bayar gratis.
Kemudian program Pemberian Santunan kematian terhadap anak yatim 1 pasang kambing. Berikutnya, HJ-RI juga akan memberikan Layanan dokter panggilan bagi masyarakat yang terkapar sakit di rumah.
Pemberian makan masyarakat manula yang terlantar serta pemberian bantuan pendidikan mahasiswa berprestasi, akan dilanjutkan. Begitu juga bantuan penunjang Pendidikan SD sd SMP juga ditingkatkan.
“Program yang menyentuh langsung ke masyarakat menjadi perhatian kami nantinya,” kata calon Bupati yang bergelar Datuak Bandobasau in.
“Sektor parawisata akan digairahkan kembali dengan mengadakan berbagai even untuk menarik kunjungan pariwisata,” tuturnya.
Pasar Surantih yang terbengkalai akan segera dilanjutkan. Begitu juga infrastruktur yang memerlukan perhatian perbaikan untuk segera membangunnya. (*)
